JAKARTA, ForestEarth.id – Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda asal Papua melakukan aksi damai di acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta pada Selasa (3/6/2025).
Dalam keterangan tertulisnya, protes tersebut untuk memprotes dampak buruk yang ditimbulkan akibat tambang dan hilirisasi nikel terhadap lingkungan dan masyarakat.
Peserta aksi damai membentangkan spanduk bertuliskan ‘Nickel Mines Destroy Lives’, ‘What’s the True Cost of Your Nickel’ dan ‘Save Raja Ampat from Nickel’Mines’ saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arief Havas Oegroseno menyampaikan sambutannya.
Aksi damai itu dilakukan di dalam ruangan konferensi dan pameran luar ruangan. Pesan-pesan protes itu dipajang di antara stan perusahaan dan pengunjung, menampilkan kontradiksi antara narasi energi hijau dan fakta kerusakan lingkungan akibat tambang nikel.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengatakan, tambang dan hilirisasi nikel telah menimbulkan deforestasi, pencemaran air, udara dan sarat dengan konflik sosial karena pengabaian hak-hak masyarakat adat.
“Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan Bumi kita sudah membayar harga mahal. Industrialisasi nikel–yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik–telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi. Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi,” katanya.
Dikatakannya, Undang-undang No. 1 tahun 2014 telah melarang aktivitas tambang di pulau-pulau kecil karena resiko ekologis yang tinggi. Namun berdasarkan catatan, terjadi penambangan di pulau-pulau kecil seperti Raja Ampat, termasuk Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.
Dijelaskannya, berdasarkan analisis Greenpeace, lebih dari 500 hektare juga. Dan vegetasi khas sudah lenyap di wilayah tersebut. Dokumentasi di lapangan telah mengungkap limpasan tanah yang membuat sedimentasi di pesisir, mengancam terumbu karang dan mengancam ekosistem terumbu karang serta keanekaragaman hayati laut Raja Ampat.
Ancaman yang sama juga membayangi Pulau Batang Pele dan Manyaifun yang jaraknya 30 km dari Piaynemo yang menjadi ikon wisata Raja Ampat dan terdapat dalam gambar di uang pecahan Rp 100.000.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk menghentikan perluasan industri nikel karena hanya menimbulkan ironi dalam upaya transisi energi. Fakta yang terjadi saat ini menghancurkan lingkungan, merampas hak masyarakat dan bertolakbelakang dengan mitigasi krisis iklim.
Menurutnya, keuntungan hilirisasi, yang digaungkan sejak era pemerintahan Jokowi dan kini dilanjutkan Prabowo-Gibran, sudah seharusnya diakhiri karena hanya menimbulkan ironi.
“Bukannya mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, tapi justru menghancurkan lingkungan hidup, merampas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan memperparah kerusakan Bumi yang sudah menanggung beban krisis iklim,” ujarnya.
Sementara itu, anak muda Papua yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, Ronisel Mabrasar menggunakan, saat ini Raja Ampat dalam bahaya karena kehadiran tambang nikel di beberapa pulau.
“Tambang nikel mengancam kehidupan kami. Bukan cuma akan merusak laut yang selama ini menghidupi kami, tambang nikel juga mengubah kehidupan masyarakat yang sebelumnya harmonis menjadi berkonflik,” ujarnya.
