LANGKAT, ForestEarth.id — Areal persawahan terhampar seluas 1.080 hektare di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Petani hanya bergantung dari langit; hujan. Kendalanya ketika kemarau, tabungan air mengering. Saluran irigasi permanen dari Sungai Wampu yang sudah dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Tak sedikit sawah kini berubah jadi kebun kelapa sawit.
Adalah Ponimin, petani yang tinggal di Kelurahan Hinai Kiri, yang mengatakan sawah lebih dari sekedar sumber penghidupan dan tiadanya air adalah pertanda kematian semakin dekat. Begitu pentingnya air bagi sawah yang sudah diusahakan sebagian besar masyarakat selama ini, bisa lenyap begitu saja ketika musim kemarau. Dia pun tak yakin kelapa sawit bisa menjadi diandalkan di masa depan. Dia tetap memilih sawah.
“Masalah utama di kawasan kami itu air. Sistem persawahan di sini tadah hujan, jadi kami sangat bergantung pada curah hujan. Kalau tidak turun hujan, sawah tidak bisa ditanam,” ujar Ketua Kelompok Tani Sejahtera di Desa Kebun Kelapa, Kamis (10/10/2025).
Dikatakan Ponimin, Kelompok Tani Sejahtera memiliki lahan seluas sekitar 90 hektare yang terhampar di Desa Kebun Kelapa, Sungai Ular, Tanjung Ibus, dan Kelurahan Hinai Kiri. Semuanya memiliki problem utama ketiadaan sistem irigasi permanen. Dia sangat berharap pemrintah segera merealisasikan pembangunan saluran irigasi permanen baik dengan sistem pompanisasi atau irigasi yang berskala besar.
“Karena kalau tidak, kami terus-menerus bergantung pada hujan,” katanya.
Ponimin mengatakan Kelompok Tani Sejahtera yang diketuainya memiliki lahan seluas sekitar 90 hektare yang terhampar di Desa Kebun Kelapa, Sungai Ular, Tanjung Ibus, dan Kelurahan Hinai Kiri.
Sejak tahun 1990-an banyak petani yang mengganti sawahnya dengan kelapa sawit. Saat itu, harga gabah jatuh dan musim kemarau panjang membuat petani gagal panen berulang kali. “Sekitar 80 sampai 100 hektare sawah sudah berubah jadi kebun sawit. Sisanya jadi lahan hortikultura, seperti jagung dan jeruk,” jelasnya sambil menunjuk kebun di belakangnya.
Menurut Ponimin, perubahan ini terjadi bukan karena petani tidak ingin menanam padi, melainkan karena tidak ada kepastian air. “Dulu sawah ini paling subur. Tapi karena air sulit, akhirnya masyarakat memilih tanam sawit. Kalau ada irigasi, pasti banyak yang mau balik ke padi lagi,” ujarnya.
Bertumpu Pada Sumur Dangkal
Ponimin mengatakan, untuk mengatasi kekeringan, sebenarnya pemerintah telah membantu petani dengan pembangunan sumur dangkal di beberapa titik, tapi menurutnya itu masih tidak cukup karena dibutuhkan upaya dan biaya lain agar air itu bisa sampai ke lahan. Sumur dangkal hanya solusi sementara. “Kalau ada irigasi besar, saya yakin lahan sawit ini bisa kembali jadi sawah. Sekarang saja sudah ada dua lokasi yang mulai diubah lagi ke tanaman padi,” ujarnya.
Ponimin juga menceritakan bagaimana para petani sering kali kesulitan menjaga air di sawah mereka karena tidak adanya bendungan kecil atau penahan air di saluran utama.
Beberapa waktu lalu, saat parit dicuci, air di sawah ikut tersedot keluar. Akhirnya sawah kering dan petani gagal tanam. “Kami terpaksa menyedot air dari paret pasang surut pakai mesin. Kalau irigasi sudah ada, kami tidak perlu lagi keluar biaya tambahan,” katanya.
Kisah sulitnya petani di Kecamatan Secanggang juga disampaikan Abdi Mulyo di Desa Kebun Kelapa. Dikatakannya, para petani mengandalkan tadah hujan dan sumur dangkal untuk mengairi sawah. Namun kapasitasnya sangat terbatas: satu sumur hanya mampu mengairi sekitar dua hektare lahan.
“Kalau satu hektare sawah, kami perlu delapan tabung gas elpiji 3 kilogram untuk sekali mengair. Biayanya bisa sampai Rp800 ribu. Itu baru sekali isi. Jadi banyak petani yang akhirnya memilih berhenti mengairi karena biaya tidak sebanding dengan hasil,” katanya.
Areal persawahan terhampar seluas 1.080 hektare di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Petani hanya bergantung dari langit; hujan. Kendalanya ketika kemarau, tabungan air mengering.
Ditinggalkan Petani
Setiap kali musim kemarau datang, puluhan hektare sawah dibiarkan kering begitu saja. Petani memilih menunggu hujan ketimbang mengeluarkan biaya besar untuk bahan bakar pompa air. “Pernah sampai satu bulan lebih tidak turun hujan. Waktu itu tanaman kami sudah tumbuh, tapi karena air tidak ada, ya ditinggal saja. Daripada rugi,” ujarnya.
Dampaknya, dari total 1.080 hektare lahan pertanian di Desa Kebun Kelapa, Sungai Ular, Hinai Kiri, dan Tanjung Ibus, sebagian besar kini terbengkalai. Menurut Abdi, hanya segelintir petani yang masih sanggup menggarap lahan, itu pun karena memiliki sumur bor dan mesin pompa sendiri. “Kalau air cukup, satu hektare bisa panen lima sampai enam ton. Tapi sekarang paling tiga sampai empat ton saja,” kata Abdi.
Pemerintah sempat membantu membuat sumur bor untuk mengatasi kekeringan. Namun menurut Abdi, hasilnya jauh dari harapan. Dikatakannya, dari semua sumur bor bantuan itu, yang jadi cuma 30 sampai 40 persen. Sisanya gagal karena tidak keluar air. “Sumur bor ini ibarat untung-untungan. Kalau pas titiknya dapat air, bagus. Kalau tidak, ya kering,” katanya.
Ia menambahkan, banyak petani meninggalkan sawahnya karena biaya untuk menyewa pompa dan membeli bahan bakar tidak lagi sebanding dengan harga jual gabah. Abdi mengaku sudah lebih dari dua dekade menjadi petani. Sekitar 30–40 tahun lalu, curah hujan masih stabil. Petani menanam padi dan selalu berhasil panen.
“Sekarang cuaca tidak bisa diprediksi. Dulu bulan tiga dan empat orang sudah tahu musim tanam, sekarang tidak bisa. Kadang hujan datang terlambat, kadang malah kering panjang,” katanya.
Kondisi iklim yang tidak menentu membuat petani kesulitan menanam tanaman sela seperti kacang atau semangka yang dulu biasa dilakukan setelah panen padi. “Sekarang kalau sudah panen padi, lahannya kosong. Rumput saja sulit tumbuh karena tanahnya pecah, putih, keras macam batu,” ujarnya.
Menurut Abdi, satu-satunya solusi bagi pertanian di 4 desa itu adalah irigasi permanen dari Sungai Wampu. Sebenarnya ada sungai-sungai kecil, namun menurut Abdi, airnya payau dan kandungan asinnya tinggi sehingga tidak bagi bagi persawahan, padi bisa kropos. Dia berharap pemerintah segera bertindak nyata karena sebelumnya warga dari empat desa sudah menyusun proposal dan mengajukan permohonan resmi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara sekitar tiga minggu lalu.
“Harapan kami, proposal itu bisa segera ditanggapi. Karena ini bukan hanya kepentingan satu desa, tapi empat desa dan satu kelurahan,” katanya.
Fasilitator Lapangan Bitra Indonesia, Berliana Siregar mengatakan, program SLI ini dilakukan karena tingginya penggunaan pupuk kimia.
Belajar dari Sekolah Iklim
Di tengah rumitnya permasalahan, petani juga dihadapkan pada maraknya penggunaan pupuk kimia padahal fakta yang terjadi turut memperburuk keadaan. Beranjak dari situ, Yayasan Bina Ketrampilan Pedesaan (Bitra) Indonesia berinisiatif untuk mengajak petani untuk mempraktikkan pertanian organic, selaras alam dan adaptif terhadap perubahan iklim dalam Sekolah Lapang Iklim (SLI).
Fasilitator Lapangan Bitra Indonesia, Berliana Siregar mengatakan, program SLI ini dilakukan karena tingginya penggunaan pupuk kimia. Sekolah Lapang Iklim hadir sebagai tempat belajar bagi petani untuk mengenali kembali dan mempraktikkan pertanian organic khususnya pada padi. SLI, lanjut Berliana, dilakukan secara langsung di sawah milik petani.
Setiap minggu, para peserta berkumpul membahas topik berbeda — mulai dari pembuatan pupuk organik, pengendalian hama, hingga teknik perawatan tanaman. “Konsepnya seperti sekolah. Ada ‘mata pelajaran’ seperti hama dan penyakit tanaman. Semua dilakukan secara praktik. Mereka bikin pupuk organik sendiri, menyiapkan lahan bersama, dan mengaplikasikannya sebelum menanam,” ujarnya.
Sebanyak 25 petani ikut serta dalam kegiatan ini. Mereka menanam varietas padi seperti mentik susu dan cibatu, serta mempraktikkan pengamatan lapangan terhadap serangga dan penyakit tanaman untuk mencari solusi bersama. “Kalau ada hama, mereka tidak langsung pakai pestisida. Solusinya adalah memanfaatkan bahan alami di sekitar, atau menanam tanaman penolak hama seperti bunga. Jadi padinya tetap aman tanpa bahan kimia,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam proses di SLI dilakukan tanpa pupuk atau pestisida kimia. Pupuk padat, pupuk cair, hingga growth promoting technology (GPT) dibuat sendiri oleh petani dengan bahan-bahan lokal. “Input dan prosesnya benar-benar organik. Tidak ada bahan kimia buatan pabrik. Kami hanya memberi contoh bahwa ada alternatif pertanian lain yang lebih murah, alami, dan sehat,” katanya.
Awalnya, banyak petani yang ragu akhirnya percaya setelah melihat hasil langsung di sawah mereka sendiri. Kalau hanya teori, petani sering tidak yakin. Tapi setelah praktik, mereka lihat sendiri hasilnya. Dalam pelaksanaan SLI, pihaknya juga memberi pemahaman tentang hubungan antara pertanian dan perubahan iklim. Dalam beberapa sesi, tim dari BMKG turun langsung ke lapangan untuk memberikan materi kepada petani.
“Mereka menjelaskan apa itu perubahan iklim dan bagaimana petani bisa melakukan pengamatan sederhana terhadap cuaca dan pola hujan. Jadi petani paham kapan waktu terbaik tanam dan bagaimana beradaptasi,” ujarnya.
Program ini juga melibatkan Universitas Sumatera Utara (USU) yang memfasilitasi pembuatan perangkap hama organik serta mitra lain seperti AOI (Aliansi Organis Indonesia) dari Bogor. Saat ini, SLI telah berjalan di Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. “Kami memang baru di tiga kabupaten karena keterbatasan sumber daya. Tapi antusiasme petani cukup besar. Mereka ingin terus belajar pertanian organik yang tahan iklim,” ujarnya.
Koordinator Spesialis Lingkungan dan Perubahan Iklim, Iswan Kaputra menjelaskan, petani di Kecamatan Secanggang, Langkat sudah lama menginginkan adanya irigasi yang bagus dan permanen.
Dijelaskannya, yang diketahunya selama berkegiatan di daerah ini, harapan petani adalahg adanya sistem irigasi permanen dan keberadaannya semakin mendesak. Setelah puluhan tahun bergantung pada air hujan dan pompa darurat, ribuan hektare lahan pertanian kini terancam kehilangan produktivitas.
Koordinator Spesialis Lingkungan dan Perubahan Iklim, Iswan Kaputra menjelaskan, petani di sini sudah lama menginginkan adanya irigasi yang bagus dan permanen. Tapi selama ini usulan dari masing-masing desa sifatnya parsial, jadi datanya tidak pernah utuh dan tanpa perencanaan terpadu.
“Sampai yang terakhir kita di kantor desa diadiri Pak Camat, BWS Provinsi, dan juga dinas-dinas PUPR dan pertanian dari Kabupaten Langkat. Itu akhirnya mengerucutlah bahwa masyarakat itu akan membuat semacam usulan atau proposal irigasi yang dia permanen, minimal 50 tahun dia bisa bertahan mengairi 1.080 hektare ini. Sementara sekarang kan tak ada hujan, lalu mereka cuma mau mompa air yang dari sini ke sini aja bolak-balik,” katanya.
Iswan menilai kondisi petani Langkat saat ini menggambarkan tantangan besar terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut, jika kebutuhan dasar seperti irigasi saja tidak terpenuhi, maka swasembada pangan hanya akan menjadi slogan.
“Saya sangat khawatir dan pesimistis, kalau permohonan masyarakat yang sudah dikaji secara mendalam, secara partisipatif, dan menurut masyarakat sini tidak mungkin salah lagi kajiannya, ini tidak dipenuhi, kemungkinan besar yang namanya suasembada parangan itu cuma cerita di atas meja,” katanya.
Selain masalah air, petani juga dihadang oleh krisis iklim, fluktuasi harga, dan rantai perdagangan yang merugikan mereka. “Ada desa lain yang setiap panen justru merugi Rp100 ribu. Modalnya Rp900 ribu, tapi harga jualnya cuma Rp800 ribu. Sistemnya menjerat petani, bukan membebaskan,” kata Iswan.
Menanggapi kebijakan pemerintah yang gencar mencetak sawah baru, Iswan menilai pendekatan tersebut tidak tepat sasaran. “Kalau cetak sawah baru, masalahnya banyak: tanah, tenurial, modal, dan kadang bukan petani yang masuk. Lebih baik memaksimalkan lahan yang sudah ada, dengan pola intensifikasi organik. Itu jauh lebih murah dan hasilnya lebih pasti,” katanya.
Apalagi, selama ini petani dihantam dari banyak sisi, mulai dari hanya diambil manfaatnya untuk politis, untuk jargon, tetapi juga oleh krisis iklim yang begitu hebat. “Tadi di sana di saung kita juga sudah cerita bagaimana krisis iklim itu mempengaruhi mereka, sehingga perlu membentuk kelompok kerja iklim dan bencana, dan lain-lain,” katanya.
