Transisi energi kini menjadi jargon yang ramai di panggung kebijakan nasional. Ia hadir sebagai jawaban atas krisis iklim global dan ketergantungan pada energi fosil yang semakin tak berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2025, sebuah langkah ambisius yang di atas kertas tampak menjanjikan.
Namun di balik narasi indah “transisi energi berkeadilan”, terdapat paradoks besar yang mulai tampak jelas, terutama di Sumatera Utara—wilayah yang kaya akan sumber daya alam, tapi juga sarat konflik lingkungan dan sosial.
Energi Bersih, Tapi Tidak Selalu Adil
Konsep energi berkeadilan sejatinya menekankan bahwa proses transisi menuju energi bersih tidak boleh mengorbankan masyarakat dan ekosistem di tingkat lokal. Sayangnya, di banyak tempat, prinsip keadilan ini justru absen.
Di Sumatera Utara, proyek-proyek energi “ramah lingkungan” seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau ekspansi panas bumi sering kali menimbulkan persoalan baru. Di kawasan ekosistem Batang Toru misalnya, proyek PLTA yang diklaim sebagai energi hijau justru mengancam habitat orangutan Tapanuli—primata paling langka di dunia—serta mengubah lanskap ekologis yang vital bagi ribuan masyarakat di hilir.
Paradoksnya, energi yang disebut “bersih” itu ternyata dibangun dengan cara yang “kotor”: menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya, menebang hutan primer, dan menimbulkan risiko bencana ekologis seperti longsor dan banjir bandang.
Energi yang seharusnya menjadi solusi, justru melahirkan masalah baru.
Jejak Batubara dan Luka Lama
Sementara itu, di sisi lain, ketergantungan Sumatera Utara terhadap energi fosil belum benar-benar berkurang. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara masih beroperasi di Pangkalan Susu, Labuhan Angin, dan sekitarnya. Emisi karbon dari PLTU tetap menjadi sumber pencemaran udara dan memperparah krisis kesehatan masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar wilayah penghasil energi ini justru belum menikmati listrik secara merata. Masyarakat di desa-desa sekitar kawasan tambang atau proyek energi sering kali masih bergelap di malam hari. Ini menggambarkan betapa timpangnya distribusi manfaat transisi energi yang “katanya” berkeadilan.
Masyarakat Lokal di Persimpangan
Transisi energi di Sumatera Utara juga bersinggungan langsung dengan ruang hidup masyarakat adat dan petani. Di banyak wilayah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Dairi, proyek-proyek eksploitasi sumber daya untuk energi kerap berhadapan dengan komunitas yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan lahan.
Alih-alih dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan, mereka justru sering dijadikan penonton di tanah sendiri. Padahal, masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan energi yang lestari—dari mikrohidro skala desa, biomassa, hingga inisiatif konservasi berbasis komunitas—yang seharusnya menjadi fondasi transisi energi berkeadilan.
Mendefinisikan Ulang Keadilan Energi
Transisi energi berkeadilan bukan sekadar mengganti sumber energi dari fosil ke terbarukan. Ia menuntut perubahan paradigma: dari orientasi investasi besar dan korporasi global menuju model yang menempatkan manusia dan alam sebagai pusat.
Keadilan energi harus berarti: masyarakat adat tidak tergusur, hutan tidak dikorbankan, dan akses energi bersih benar-benar dinikmati secara merata oleh rakyat.
Tanpa itu, “transisi” hanya akan menjadi jargon kosong yang menutupi bentuk baru ketimpangan ekologis.
Sumatera Utara punya potensi besar untuk menjadi contoh transisi energi yang benar-benar adil dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat, penguatan tata kelola lingkungan, dan keberanian politik untuk menolak proyek destruktif, provinsi ini bisa menunjukkan bahwa energi bersih tidak harus berarti keadilan yang kotor.
Jika tidak, maka “transisi energi berkeadilan” hanya akan menjadi paradoks: kata indah yang menutupi kenyataan pahit tentang ketidakadilan dan krisis ekologis yang terus berulang.
Penulis: Sofian Adly
