MEDAN, ForestEarth.id — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hingga Kamis (17/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.059 jiwa, sementara 192 orang masih dinyatakan hilang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa terdapat penambahan enam korban meninggal yang berhasil ditemukan pada hari tersebut. Dari jumlah itu, dua jasad ditemukan di Kabupaten Aceh Utara dan empat jasad di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
“Per hari ini ditemukan tambahan enam jasad, dua di Aceh Utara dan empat di Tapanuli Tengah. Dengan demikian, total korban meninggal menjadi 1.059 jiwa, bertambah dari data kemarin yang berjumlah 1.053 jiwa,” ujar Abdul dalam konferensi pers, Kamis (17/12/2025).
Sementara itu, jumlah korban yang masih belum ditemukan mengalami penurunan dari 200 orang menjadi 192 orang. BNPB menyatakan upaya pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan meski dihadapkan pada medan sulit dan kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil.
Adapun jumlah warga terdampak yang mengungsi saat ini mencapai 577.600 jiwa, berkurang 28.440 orang dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat sebanyak 606.040 jiwa. Penurunan ini seiring dengan mulai kembalinya sebagian warga ke rumah masing-masing, meskipun banyak di antaranya masih mengalami kerusakan berat.
2.603 Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera Dibangun Mulai Desember, Dimulai dari Sumut
Pemerintah pusat memastikan percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, pembangunan 2.603 unit hunian tetap akan dimulai pada bulan Desember 2025.
“Saat ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tetapi hunian tetap. Doakan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama pembangunan bisa segera berjalan,” ujar Maruarar, Kamis (18/12/2025).
Pembangunan huntap tersebut sepenuhnya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya, 2.500 unit berasal dari Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya dibiayai dari dana pribadi Menteri PKP. Tahap awal pembangunan akan dimulai di Sumatera Utara, dengan target groundbreaking pada pekan ini.
Terkait lokasi relokasi, Maruarar menegaskan bahwa pemerintah menerapkan tiga kriteria utama. Pertama, kepastian hukum lahan yang tidak bermasalah. Kedua, aspek teknis yang menjamin lokasi aman dari ancaman bencana seperti banjir dan longsor. Ketiga, pertimbangan sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
“Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Kehidupan ikut berpindah. Karena itu, akses ke sekolah, tempat kerja, pasar, dan layanan dasar lainnya harus dipastikan. Ekosistem kehidupan masyarakat menjadi pertimbangan utama,” tegasnya
