MEDAN, ForestEarth.id — Dampak bencana hidrometeorologi basah yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 meninggalkan korban jiwa yang besar. Hingga Senin (19/1/2026), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.199 orang meninggal dunia dan 144 orang dinyatakan hilang akibat rangkaian banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan jumlah warga yang masih berada di pengungsian terus mengalami penurunan. Dari sebelumnya 154.973 jiwa, kini tersisa 135.696 jiwa, terutama berkurang signifikan di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 19.988 jiwa. Namun, di Kabupaten Nagan Raya justru terjadi penambahan pengungsi sebanyak 711 jiwa.
“Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait terus mempercepat pembangunan hunian sementara, pembukaan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman agar wilayah terdampak kembali layak dihuni,” kata Abdul Muhari.
Sejak 29 November 2025 hingga 17 Januari 2026, BNPB mencatat total bantuan logistik yang telah disalurkan mencapai 1.757,03 ton. Distribusi dilakukan melalui berbagai moda transportasi, meliputi 56 sorti pesawat charter BNPB, 64 sorti pesawat Hercules, 55 truk jalur darat, dan 7 kapal laut.
Pada 17 Januari 2026 saja, distribusi logistik di Provinsi Aceh melalui jalur udara mencapai 9 sorti dengan muatan 8 ton, serta jalur darat sebanyak 4 truk bermuatan 10 ton. Sementara di Sumatera Utara, bantuan disalurkan melalui jalur darat menggunakan 6 truk dengan total muatan 32,59 ton. Adapun di Sumatera Barat, logistik sebesar 2,84 ton dikirim ke Kabupaten Lima Puluh Kota.
Selain bantuan darurat, BNPB juga mengakselerasi pembangunan hunian sementara (huntara) dengan target penyelesaian sebelum Ramadan. Dari total 50.367 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan 27.818 unit huntara. Saat ini, 6.063 unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan 871 unit telah selesai dan siap dihuni. Untuk hunian tetap, pengajuan tercatat sebanyak 11.736 unit, dengan 648 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.
Skema Dana Tunggu Hunian (DTH) juga terus dioptimalkan. Hingga pertengahan Januari 2026, pengajuan DTH mencapai 15.346 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 10.717 rekening penerima telah siap, dan bantuan telah disalurkan kepada 2.695 kepala keluarga.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, BNPB turut melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan intensitas curah hujan dan mengurangi risiko bencana susulan. Hingga 17 Januari 2026, OMC di Aceh telah dilakukan sebanyak 487 sorti dengan total bahan semai 465.800 kilogram.
Di Sumatera Utara, OMC dilakukan sebanyak 377 sorti dengan bahan semai 330.800 kilogram, sementara di Sumatera Barat tercatat 403 sorti dengan total bahan semai 400.325 kilogram.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai pemulihan pascabencana di tiga provinsi tersebut membutuhkan waktu panjang, yakni dua hingga tiga tahun. Menurutnya, secara realistis pemerintah menyiapkan rencana pemulihan hingga tiga tahun ke depan.
“Paling cepat pulih dua tahun, tapi dalam proposal ke Bappenas kami siapkan rencana tiga tahun,” ujar Dody dalam taklimat media, Jumat (16/1/2025).
Ia menjelaskan, lamanya pemulihan dipengaruhi oleh kompleksitas pekerjaan infrastruktur, mulai dari jalan dan jembatan hingga sumber daya air. Beberapa proyek fisik seperti pembangunan sabo dam, cekdam, penanganan ruas Tarutung–Sibolga, serta pemulihan Tol Lembah Anai membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.
Meski demikian, Dody memastikan tidak ada lagi daerah yang terisolasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setelah 52 hari pascabencana. Seluruh 99 ruas jalan nasional dan 33 jembatan nasional yang sempat terputus kini telah berfungsi secara fungsional, meskipun sebagian masih bersifat sementara.
Tantangan besar kini berada di tingkat daerah. Infrastruktur daerah yang terdampak mencapai 2.710 unit, terdiri dari sekitar 1.900 ruas jalan daerah dan 753 jembatan daerah. Hingga kini, jalan daerah yang kembali berfungsi baru sekitar 72 persen, sementara jembatan daerah baru tertangani sekitar 12–13 persen.
“Sekarang fokus kita masuk ke kecamatan dan desa, karena masih ada hampir 2.000 jalan dan jembatan daerah yang putus,” ujar Dody.
Pemerintah berharap, melalui percepatan pemulihan infrastruktur dasar, penyediaan hunian layak, serta penguatan mitigasi bencana, masyarakat terdampak dapat secara bertahap kembali menjalani kehidupan yang lebih aman dan tangguh di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.
