JAKARTA, ForestEarth.id – Indonesia diproyeksikan akan menghadapi ledakan urbanisasi dengan 70 persen penduduk tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Di balik angka tersebut, tersimpan tantangan besar berupa ancaman banjir dan sanitasi buruk yang mengintai wilayah pinggiran kota (peri-urban).
Konsorsium Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE) baru saja merilis temuan sementara dari penelitian panjang (2021-2025) di tiga kota rawan bencana: Pontianak, Manado, dan Bima.
Hasilnya cukup mengejutkan: warga di area rawan bencana air pada umumnya merasa cukup bahagia dan memiliki ketangguhan (resilience) untuk jangka pendek. Namun, kemampuan mereka untuk bertahan dalam jangka panjang masih menjadi tanda tanya besar.
“Warga memiliki ketangguhan jangka pendek, tapi dalam jangka panjang mereka belum mengindikasikan kemampuan untuk memelihara kebahagiaan dan bertahan terhadap bencana,” ungkap Principal Investigator Konsorsium RISE, Bagus Takwin, di sela-sela pertemuan konsorsium di Jakarta, Rabu (25/2/2025).
Pendekatan Transdisipliner untuk Solusi Inklusif Penelitian ini melibatkan pakar dari berbagai negara—Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan India—dengan pendekatan transdisipliner yang menggabungkan aspek sosial, psikologi, hingga antropologi. Fokusnya bukan sekadar membangun benteng fisik, melainkan mengembangkan roadmap tata kelola yang inklusif.
Bagus menjelaskan bahwa pemilihan lokasi seperti Pontianak didasari pada posisi krusialnya di garis khatulistiwa dengan sejarah banjir yang panjang. Sementara Manado dan Bima mewakili persoalan perubahan iklim yang nyata namun minim kajian mendalam terkait sanitasi.
“Ke depan, kita perlu memikirkan bagaimana meningkatkan resiliensi mereka agar bukan hanya menghadapi banjir saat terjadi, tapi mampu melakukan mitigasi secara mandiri,” tambah Bagus.
Dari Riset Menjadi Kebijakan Nyata Tantangan terbesar dari riset akademik seringkali berhenti di atas kertas. Namun, RISE memastikan hasil penelitian ini dituangkan dalam produk pengetahuan praktis seperti ringkasan kebijakan (policy brief) dan modul penelitian.
Ketua Yayasan Bina Lentera Insan Manado, Asep Rahman, menekankan pentingnya mengubah “bahasa akademik” menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat dan pemerintah kota agar bisa menjadi alat advokasi yang kuat.
Senada dengan itu, Siti Rahmawati dari Perkumpulan Gemawan Pontianak berharap hasil riset ini sejalan dengan program pemerintah dalam menangani kawasan kumuh yang kian padat.
Komitmen Pemerintah Daerah Harapan tersebut disambut baik oleh pemerintah. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kota Pontianak, Eko Prihandono, menegaskan bahwa hasil riset RISE akan menjadi kompas dalam pengambilan kebijakan.
“Kebijakan yang diambil berbasis data dan eko-prinsip akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Eko.
Program Development Manager Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Ilham B. Saenong, menambahkan bahwa kunci keberhasilan rekomendasi ini ada pada tiga hal: komitmen kolaborasi, advokasi bersama masyarakat sipil, dan penguatan kapasitas warga serta pemerintah lokal.
Proyek RISE yang didanai oleh Dewan Riset Belanda (NWO) dan Kemendikbudristek/BRIN ini diharapkan menjadi model nasional bagi kota-kota lain di Indonesia dengan karakteristik serupa demi menciptakan hunian perkotaan yang tangguh dan membahagiakan di masa depan.
