JAKARTA, ForestEarth.id – Pemerintah Indonesia resmi memasuki babak baru dalam penanganan dampak bencana besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra. Melalui rencana induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) yang tengah difinalisasi, pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp100,2 triliun untuk masa pemulihan tiga tahun ke depan (2026–2028).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, menegaskan bahwa kecepatan adalah kunci. Rencana induk ini akan segera disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum penganggaran nasional.
Pemulihan wilayah terdampak akan mencakup 12.047 kegiatan yang terbagi dalam lima sektor krusial: permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak adalah prioritas utama tahun ini.
Sinergi Pusat-Daerah dan Dana Siap Pakai
Pemerintah pusat tidak bergerak sendiri. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung peran Pemerintah Daerah dalam percepatan di lapangan.
“Pemerintah pusat bergerak, daerah juga harus bergerak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” tegas Tito Karnavian dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto melaporkan bahwa hingga saat ini, Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp537,22 miliar telah direalisasikan untuk bantuan stimulan 25.358 unit rumah rusak ringan dan sedang di 41 kabupaten/kota.
Tahapan Pemulihan Selanjutnya
Setelah melewati masa transisi darurat pada awal tahun, per April 2026 ini penanganan resmi memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi fisik. Pemerintah juga merencanakan penyaluran dana stimulan tahap kedua sebesar Rp104,85 miliar, khususnya untuk wilayah terdampak parah seperti Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Langkah masif ini diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi infrastruktur yang rusak, tetapi juga membangkitkan kembali roda ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Sumatra dan Aceh yang terdampak bencana November 2025 lalu.
