Menilik Pembibitan Nipah di Desa Kwala Serapuh

LANGKAT, ForestEarth.id – Siang sungguh terik di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tak menyurutkan seorang anggota Kelompok Tani Nipah mengumpulkan bibit nipah yang diambilnya dari hutan mangrove yang lebat di pesisir. Sejak 2016, mereka sudah berkomitmen untuk menjaga wilayahnya dari abrasi dengan penanaman mangrove.

Green Justice Indonesia sebagai Lembaga yang focus pada isu lingkungan sejak setahun berjalan Bersama Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut), melakukan pendampingan di desa ini untuk rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat melalui produksi cocopeat yang memanfaatkan potensi yang ada di desa yakni kelapa.

Dalam upaya itu, Manajer Program GJI, Sofian Adly mengatakan, pihaknya memberi dukungan dalam hal pembibitan nipah sebanyak 3000 batang untuk ditanam di wilayah yang dikelola Kelompok Tani Nipah seluas 242 hektare.”Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan ekosistem dan menyediakan habitat yang baik bagi ikan, udang dan kepiting,” katanya.

Dikatakannya, manfaat paling nyata dan penting dari hutan nipah adalah sebagai salah satu sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat, yakni pucuk nipah yang menjadi sebagai bahan dasar pembuatan kertas rokok. “Sementara lidinya dapat diolah menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti piring lidi dan produk lainnya,” katanya.

Pria berkacamata yang akrab dipanggil Ali ini menjelaskan, di desa ini masyarakat telah berupaya melakukan pelestarian. Meski demikian, masih dibutuhkan peran serta pihak lain melalui kolaborasi positif misalnya dalam hal mitigasi perubahan iklim.

Kawasan ini memiliki banyak potensi sebagai tempat penelitian di bidang pertanian, kelautan, dan kehutanan. Kwala Serapuh bisa menjadi laboratorium alami bagi perguruan tinggi untuk penelitian sosial-ekonomi masyarakat, ekologi, serta vegetasi dan habitat yang sangat kompleks di sungai tersebut.

“Saat berkeliling, saya melihat betapa teduhnya hutan nipah yang terjaga dengan baik. Namun, ada juga hutan nipah di pinggir sungai yang terganggu yang telah dialihfungsikan menjadi sawit, yang berdampak pada kerusakan vegetasi dan habitatnya,” katanya.

Dalam kasus ini, menurutnya, negara harus hadir untuk menyelamatkan hutan mangrove di wilayah ini dengan mempertegas batas wilayah kelola masyarakat. “Negara seharusnya tidak lagi memberikan wilayah kelola masyarakat kepada perusahaan sawit. Negara harus hadir menengahi agar konflik tidak terus terjadi,” ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Nipah, Syamsir mengatakan masyarakat hidup berdampingan dengan hutan mangrove. Lestari dan rusaknya hutan mangrove akan bedampak terhadap kehidupan masyarakat. Melihat pentingnya peran hutan mangrove, sejak 2016 Kelompok Tani Nipah sudah mulai menanami wilayah yang dulunya gersang dengan bibit nipah. Dia menyebut 70 persen mangrove yang tumbuh subur adalah jenis nipah.

“Kalau di kami, khususnya di Kelompok Tani ini, sekarang lagi berjuang buat desa kami khususnya masyarakat kami untuk mencari tambahan. Kami juga ingin menyelamatkan desa kami supata tidak abrasi maka kami membentuk organisasi Kelompok Tani Nipah. Kami memberdayakan masyarakat khususnya Desa Kwala Serapuh dan menanam mangrove, 70 persen itu menanam nipah,” katanya.

Syamsir menjelaskan, pada tahun 2017, Kelompok Tani Nipah mendapatkan SK perjanjian pengelolaan hutan berbasis kemitraan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) I Stabat. Setahun kemudian, Kelompok Tani Nipah mendapatkan SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Nomor 6187 tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dengan wilayah kelola seluas 242 hektare dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

“Masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti yang perusahaan ingin menyerobot lahan itu mau dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit dan sampai sekarang ini bisa dibilang masih berkonflik. Ya ini lah memang tantangan kami melestarikan mangrove. Masih ada tanaman sawit seluas 62 hektare. Kami mau perjuangkan gimana 62 hektare itu bisa kami tanami mangrove, Kawasan itu,” katanya.