MEDAN, ForestEarth.id — Green Justice Indonesia bersama Al Jam’iyatul Washliyah Kota Medan kembali beraudiiensi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Bappeda Litbang Provsu) pada Senin (2/2/2026). Pertemuan itu membahas transisi energi berkeadilan di Sumatera Utara melalui pendekatan komunitas keagamaan.
Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo mengatakan, pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang Provinsi Sumatera Utara sebagai kelanjutan dari diskusi sebelumnya terkait isu energi dan pembangunan rendah karbon. Menurutnya, transisi energi perlu didorong tidak hanya melalui kebijakan teknokratis, tetapi juga melalui pendekatan nilai dan kebutuhan masyarakat.
“Isu transisi energi yang selama ini dibahas ingin kami dorong menjadi diskusi multipihak di tingkat provinsi, agar bisa menjadi masukan bagi publik dan para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Pihaknya berkolaborasi dengan Al Jam’iyatul Washliyah Kota Medan untuk menekankan transisi energi berkeadilan juga ada di dalam nilai-nilai Islam. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjembatani isu energi bersih dengan pemahaman masyarakat, khususnya komunitas keagamaan, bahwa ajaran Islam memiliki landasan kuat dalam menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.
Konsep yang kini diketengahkan adalah memperkenalkan rencana program “Sedekah Energi”, yaitu inisiatif pemanfaatan energi surya di sekolah, rumah ibadah, dan komunitas sebagai model percontohan solarisasi. Program ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa akses listrik merupakan kebutuhan dasar, sekaligus membuka ruang partisipasi umat dalam mendukung energi bersih.
“Kami mencoba meramu konsep yang bisa ditawarkan kepada pemerintah provinsi dan masyarakat luas sebagai bagian dari pengembangan ekosistem solarisasi energi terbarukan di daerah,” ujarnya.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Onrizal menjelaskan, keterlibatan organisasi keagamaan seperti Al-Washliyah menjadi kunci agar rencana energi pemerintah lebih membumi. Menurutnya, pesan transisi energi akan lebih mudah diterima ketika disampaikan melalui pendekatan keagamaan dan pemuka umat. “Al-Washliyah memiliki jaringan sekolah dan jamaah yang luas. Dengan dukungan masyarakat, target pemerintah di sektor energi bisa lebih cepat tercapai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti, energi terbarukan tidak hanya relevan untuk sektor pendidikan dan rumah ibadah, tetapi juga sektor produktif seperti perikanan melalui cold storage, serta pertanian melalui teknologi pengeringan hasil panen berbasis energi surya. Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan memungkinkan berbagai program pemerintah dan masyarakat untuk disinergikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Litbang Provinsi Sumatera Utara, Sry Puspa Sary, menyatakan inisiatif yang disampaikan sangat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi. “Pada tahun 2025 kami mulai menyusun dokumen pembangunan rendah karbon, yaitu bagaimana meminimalkan emisi gas rumah kaca dengan beralih dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan,” ujarnya.
.
Ia menjelaskan, kegiatan solarisasi seperti pemasangan panel surya memiliki dampak langsung terhadap penurunan emisi dan dapat dihitung sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar setiap inisiatif dilengkapi dengan laporan kegiatan agar kontribusinya dapat tercatat secara resmi.
“Penggunaan listrik dari PLN memiliki faktor emisi tertentu. Ketika digantikan dengan panel surya, emisinya bisa turun secara signifikan. Itulah mengapa panel surya menjadi salah satu opsi yang relatif cepat diimplementasikan,” ujarnya.
Sry Puspa Sary juga menyambut baik rencana kolaborasi lintas sektor yang melibatkan organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini tengah menyusun roadmap energi baru dan terbarukan, serta mendorong partisipasi berbagai pihak untuk mencapai target penurunan emisi sekitar 18 persen.
“Ke depan, kabupaten dan kota juga akan dilibatkan untuk menginput aksi penurunan emisi ke dalam sistem pelaporan nasional. Organisasi masyarakat seperti ini sangat mungkin dilibatkan,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat untuk menggelar pertemuan multipihak yang lebih luas guna membahas konsep transisi energi berkeadilan secara lebih mendalam. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung akhir Februari dan akan disinergikan dengan agenda perencanaan pembangunan rendah karbon di Provinsi Sumatera Utara.
