MEDAN, ForestEarth.id – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bergerak cepat menindaklanjuti dampak bencana banjir besar yang melanda wilayahnya pada 2025 lalu. 

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, menegaskan pentingnya langkah mitigasi berbasis riset ilmiah serta kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam merespons hasil diseminasi studi Bentang Alam Batang Toru.

Hal itu disampaikan Gus Irawan usai mengikuti diseminasi hasil studi terkait pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di kawasan ekosistem vital tersebut. 

Menurut Gus Irawan, rekomendasi dari para ahli merupakan instrumen krusial untuk menentukan arah kebijakan daerah ke depan.

“Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Nah, itulah pentingnya saya datang untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi dari para ahli ini, untuk nanti sebagai tindak lanjut kami di lapangan,” kata Gus Irawan di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Selasa (11/8/2026).

Meski menjadi wilayah yang paling merasakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan, Gus Irawan tak menampik kewenangan pengelolaan kawasan hutan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu, rekomendasi para ahli akan segera ia bawa ke tingkat nasional untuk dibahas lebih lanjut.

“Saya sudah berhubungan dengan Kementerian Kehutanan di pusat. Nanti rekomendasinya akan menjadi bahan bagi kami mendiskusikan tindak lanjut bersama kementerian, karena kan yang namanya hutan, kewenangannya hanya ada di pusat, kami di daerah tidak memiliki kewenangan,” bebernya.

Di tengah tantangan mitigasi bencana, Pemkab Tapsel juga melirik peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar melalui optimalisasi ekosistem Batang Toru. 

Gus Irawan menyoroti potensi besar dari sektor perdagangan karbon (carbon trading) yang dinilai mampu memberikan dampak positif ganda, baik bagi kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan ekonomi warga lokal.

“Sekaligus sebetulnya saya berharap ada potensi dari ekosistem Batang Toru, potensi karbonnya kan ada. Kalau itu kemudian bisa kita anggap bernilai ekonomis, itu akan bisa nanti masuk ke perdagangan karbon dan berdampak ekonomis bagi masyarakat di sekitaran ekosistem Batang Toru,” sebutnya.

Potensi tersebut juga membuka peluang masuknya dana-dana berkelanjutan (sustainable funds) untuk pengelolaan lingkungan, termasuk menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan.

Sebagai langkah konkret, Gus Irawan memastikan pihaknya akan segera mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait. 

Studi dan riset dari para ahli ini diposisikan sebagai trigger (pemicu) utama dalam memperjuangkan nasib lingkungan dan masyarakat Tapsel di tingkat pusat.

“Langkah konkretnya ya koordinasi dengan pihak kementerian karena kewenangan hutan di pusat, bukan di daerah,” ujarnya.

Meski regulasi dan kewenangan berada di pusat, Gus Irawan mengingatkan bahwa dampak sosial dan ekologis dari kerusakan lingkungan secara langsung ditanggung oleh warga di daerah. Poin inilah yang menjadi dasar kuat bagi Pemkab Tapsel untuk terus aktif mengambil inisiatif dan mengawal rekomendasi para ahli hingga terealisasi di lapangan.

“Makanya rekomendasi itu menjadi penting bagi kami sebagai trigger untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian pusat. Karena meskipun kewenangan hutan di pusat, tapi yang menderita masyarakat kami di daerah ini,” ucapnya.

Hasil Studi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) melalui Institute for Sustainable Earth and Resources (I-SER) memaparkan hasil studi mendalam mengenai peristiwa banjir bandang yang melanda bentang alam Batang Toru pada akhir 2025 lalu. 

Diseminasi hasil penelitian yang digelar di Medan menegaskan, bencana tersebut dipicu oleh faktor hidrometeorologi ekstrem dan kondisi geologis alami.

Studi yang dilakukan sejak 3 Februari hingga 30 Juni 2026 ini mencakup empat kajian utama, yakni geosains, geohidrologi, biologi, dan sosial di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

Berdasarkan temuan tim peneliti, banjir bandang Batang Toru dan Garoga merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada akhir November 2025.

Curah hujan harian mencapai 229,7 mm dengan akumulasi mingguan lebih dari 600 mm. Intensitas ini setara dengan kejadian berulang 300 tahun.

Hujan ekstrem ini diperkuat oleh kondisi geomorfologi pegunungan, struktur geologi yang aktif, dinamika Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sangat dinamis, migrasi saluran sungai, serta karakteristik sedimen bawah permukaan.

Salah satu poin penting dari penelitian ini adalah klarifikasi mengenai penyebab banjir. Kajian yang mengintegrasikan data geologi, geofisika, hingga penginderaan jauh tidak menemukan bukti yang menghubungkan banjir dengan operasional pertambangan.

Peneliti menemukan sistem Sungai Batang Toru dan Garoga telah mengalami evolusi alami panjang dengan migrasi saluran aktif yang berulang setiap 5–10 tahun. 

Lebih jauh lagi, hasil studi menunjukkan DAS Garoga merupakan sistem drainase yang sepenuhnya terpisah dengan sub-DAS Aek Pahu yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan. Tidak ditemukan adanya konektivitas hidrologis antara keduanya.

Material banjir sendiri teridentifikasi berasal dari longsoran dan erosi di bagian hulu Tapanuli Utara yang diangkut oleh sistem sungai, dengan arah transportasi sedimen yang sama sekali tidak melewati area operasional pertambangan.

Bencana ini tercatat berdampak signifikan terhadap ekosistem, termasuk habitat orangutan Tapanuli. Sekitar 6.947 hektar lanskap Batang Toru mengalami perubahan tutupan, di mana 68,8 persen di antaranya merupakan hutan alami.

Menanggapi hal tersebut, FMIPA UI merekomendasikan pemulihan pascabencana berbasis ekosistem melalui restorasi habitat, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi, dan penguatan fungsi ekologis.

Untuk memperkuat ketahanan wilayah, para ahli menyarankan kebijakan tata ruang yang berbasis pada karakteristik biofisik dan risiko bencana. Hal ini mencakup konservasi lahan di wilayah hulu, pengendalian pemanfaatan dataran banjir di wilayah hilir, serta penguatan sistem peringatan dini dan infrastruktur pengendali banjir.

Hasil kajian ini diharapkan menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi rehabilitasi dan pembangunan yang berkelanjutan serta adaptif terhadap bencana di masa depan.