TAPANULI UTARA, ForestEarth.id – Hari Rabu (4/11/2026) pagi, warga Dusun Aek Tandiang, Desa Simangumban, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara sudah sibuk di sebuat tanah lapang di tengah pemukiman. Sementara di pinggir jalan, sejumlah pria berdiri menunggu tamu yang akan datang.
Mereka mengenakan jas dengan kain sarung di pundaknya dan peci di kepala. Selain itu ada yang mengenakan kemeja lengan panjang yang bagian punggungnya tertulis Pargomgom Forest. Di antaranya ada yang sibuk mengatur parkir kendaraan tamu yang datang. Sekitar pukul 10.00 WIB, tamu yang mereka tunggu datang mengendarai sejumlah mobil.
Tamunya adalah panitia verifikasi teknis wilayah adat dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu juga dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara, Green Justice Indonesia (GJI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tapanuli Utara dan juga Kelompok Studi dan dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).
Diketahui, kedatangan mereka untuk melakukan verifikasi wilayah adat yang diusulkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Aek Tandiang. Kedatangan tim verifikasi teknis itu disambut dengan tarian tor-tor dari anak-anak remaja di Dusun Aek Tandiang. Kemudian mereka dipersilakan untuk duduk di kursi yang mejanya baru sehari dibuat oleh warga.
“Iya, kursi dan mejanya baru kami buat untuk tamu yang akan datang untuk verifikasi wilayah adat kita,” ujar seorang warga, Masihar Sitompul.
Menuju lokasi pertemuan, menaiki beberapa tangga. Terlihat tenda tratak dan spanduk sambutan kedatangan terbentang. Tampak warga antusias hadir. Mereka mengenakan pakaian adat kebanggannya; kebaya dan ulos. Mereka duduk berkerumun di depan rumah, sebagian sambil mengunyah sirih tembakau.
Tim verifikasi teknis dari Pemkab Tapanuli Utara itu juga disambut dengan upacara adat oleh Natua-tua, Raha Huta Aek Tandiang, Raja Bius, Kepala Desa Dolok Sanggul, Pargomgom Forest dan seluruh warga. Diisi dengan beberapa kata sambutan berbahasa Batak dan penaburan beras dan sirih.
Di hadapan mereka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, yang dipimpin Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Ranap Manalu. Tampak di barisan mereka, Camat Simangumban, Hotma Naek Sitompul. Selain itu, juga tim dari BRWA, GJI dan KSPPM.
Di meja sebelahnya, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) Aek Tandiang, Fresly Sitompul, Raja Bius, B. Sitompul, Kepala Desa Pangurdotan, Galman Sitompul, dan juga Kepala Desa Simardangiang, Tampan Sitompul yang turut membantu proses musyawarah bersama Masihar Sitompul.
Kegiatan itu dipandu oleh Masihar Sitompul. Dalam kesempatan itu, pihak dari dusun menjelaskan sekilas profil mereka sedangkan dari Dinas PMD Pemkab Tapanuli Utara memverifikasinya secara langsung kepada masyarakat dan mendatangi titik-titik penting berdasarkan profil yang disampaikan kepada mereka.
Diskusi berjalan dengan lancar dan dinamis. Apalagi disertai makanan ringan khas Batak; itak gurgur yang bercitarasa gurih dan sedikit manis terbuat dari tepung beras, kelapa parut, gula, garam dan air. Keunikan itak gurgur ini salah satunya adalah bentuknya. Dibuat dari kepalan tangan para ibu-ibu yang membuatnya. Minuman selain air mineral adalah, teh, kopi dan tuak.
Dalam pertemuan itu, dibentuk tiga kelompok untuk memverifikasi kesesuaian profil masyarakat hukum adat yang mengusulkan adanya pengakuan wilayah adat. Ada tiga yang mereka verifikasi yakni situs peninggalan sejarah, tapal batas dan juga sejarah, kehidupan sosial masyarakat serta kearifan lokal yang masih dijalankan secara turun temurun.
Usai peninjauan langsung ke situs dan tapal batas, masyarakat menyajikan makan siang yang tak kalah sedapnya untuk semua kalangan berupa ikan emas arsik yang kaya rasa rempah-rempah, ayam goreng sambal dan tentu saja saksang namargota dan saksang tanpa margota, yakni masakan khas dari daging babi.
Sebelum dimulainya makan, dilakukan Marhata Tudu-tudu ni Sipanganon, yakni penyampaian kata-kata dan doa.
Usai makan siang, dilakukan penyampaian hasil verifikasi oleh panitia dari Dinas PMD Pemkab Tapanuli Utara. Penyampaian itu dilakukan secara bergantian mulai dari Ranap Manalu, P. Sitanggang, Rostama Evalina dan lainnya. Evalina mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dengan baik, namun ada juga yang tidak lengkap.
“Misalnya bagaimana kesenian yang ada di sini dan pakaian adat, ada yang jawab tidak ada kesenian di sini dan pakaian adatnya. Itu di tim 2. Tapi saya tanya di tim 3, itu ada. Untuk benda-benda pusaka, sangat sinkron semuanya. “Ada sebagian yang dijawab sinkron dengan profil, tapi ada juga yang tidak lengkap menjawab,” ujar Evalina.
Kepala Desa Simardangiang, Tampan Sitompul yang juga perwakilan dari MHA Simardangiang membantu proses diskusi. Diketahui, Dusun Aek Tandiang, Desa Pangurdotan lokasinya tidak jauh dari Desa Simardangiang dan memiliki keterikatan sejarah.
Site Officer Tapanuli Utara dari Green Justice Indonesia, Chandra F.D. Silalahi mengatakan, pertemuan ini adalah untuk memverifikasi dan menilai kesesuaian profil yang sudah disusun bersama itu ada atau tidak. Mengenai apakah Aek Tandiang lolos verifikasi atau tidak, itu keputusannya ada di kabupaten.Masih ada desa lain yang saat ini berproses.
“Kita tidak bisa mendapatkan jawaban sekarang apakah Aek Tandiang akan lolos verifikasi atau tidak. Ini hanya untuk menilai, melihat apakah yang ada di dalam profil yang kita susun bersama itu ada atau tidak. Masalah nanti, apakah Aek Tandiang itu lolos atau tidak, itu nanti keputusannya berada di kabupaten,” katanya.
Ketua Masyarakat Hukum Adat Dusun Aek Tandiang, Fresly Sitompul, mengatakan, berdasarkan sejarah leluhur, wilayah Aek Tandiang merupakan tanah yang telah dibuka nenek moyang mereka. Namun, kawasan tersebut kini berstatus hutan lindung. Pihaknya berharap verifikasi ini menjadi jalan untuk memperoleh pengakuan atas wilayah adatnya.
“Kami sangat berharap dengan adanya verifikasi ini, kami bisa memiliki tanah yang telah dibuka nenek moyang kami,” ujarnya.
Kepala Desa Pangurdotan, Galma Situmpul mengatakan, upaya pengakuan MHA telah dimulai sekitar dua tahun lalu dengan melibatkan sejumlah dusun. Namun, masyarakat Aek Tandiang menjadi kelompok yang paling serius melanjutkan proses tersebut. Masyarakat Aek Tandiang memiliki ketergantungan terhadap hutan.
Hutan bagi masyarakat Dusun Aek Tandiang adalah sumber penghidupan, melalui hasil kemenyan dan karet, serta komoditas lain seperti durian, cokelat, padi, kacang tanah, dan jagung. Adanya engakuan wilayah adat penting agar masyarakat memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan pengelolaan wilayahnya, termasuk menghadapi ekspansi pihak luar.
“Harapan saya sebagai kepala desa, Dusun Aek Tandiang ini bisa menjadi raja di wilayahnya sendiri, menjadi pemilik di wilayahnya sendiri. Jadi, kalau ada ekspansi dari perusahaan swasta maupun negara, mereka yang menjadi penentu bisa atau tidaknya,” katanya.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD Tapanuli Utara, Ranap Manalu, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan sejarah, situs-situs, dan batas wilayah adat Aek Tandiang. Hasilnya akan dibahas di tingkat kabupaten sebelum diajukan kepada Bupati untuk penerbitan SK pengakuan MHA.
“Kami turun ke lapangan untuk memverifikasi sejarah, situs-situs, dan batas. Untuk memastikan keberadaan hutan adat yang ada di Desa Aek Tandiang ini,” katanya.
Ia berharap pengakuan MHA nantinya membuka peluang bagi masyarakat memanfaatkan potensi hutan adat dan hutan lindung untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Harapan kami ke depan, Desa Aek Tandiang menjadi hutan adat yang bisa memanfaatkan hutan adatnya, hutan lindungnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sini,” ujarnya.
Ranap menyebutkan, Tapanuli Utara telah memiliki sembilan MHA yang memperoleh SK dari kementerian. Pemerintah kabupaten terus menindaklanjuti usulan pengakuan MHA lainnya. Ia berharap pengakuan MHA Aek Tandiang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya masyarakat menjaga hutan.
“Harapan kita untuk Desa Aek Tandiang agar tetap menjaga kelestarian alam, kelestarian hutannya untuk masa depan anak-anak cucu mereka,” katanya.
Kepala Kantor Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara, Roganda Simanjuntak, mengatakan wilayah adat Aek Tandiang dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat berdasarkan sejarah dan peninggalan leluhur.
“Jadi itu hasil pemetaan partisipatif yang mereka lakukan berdasarkan sejarah atau jejak-jejak leluhur mereka yang ada di wilayah adat. Ada hamparan hutan kemenyan, ada permukiman, ada sawah, ladang, ada titik-titik sakral yang mereka kunjungi dan jaga sampai hari ini,” kata Roganda.
Ia menjelaskan, terdapat tujuh komunitas masyarakat adat yang didorong menjalani verifikasi untuk memperoleh pengakuan melalui SK Bupati Tapanuli Utara. Aek Tandiang menjadi salah satunya. Verifikasi dilakukan tim bentukan bupati yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi masyarakat sipil.
Pemeriksaan mencakup aspek sosial, seperti sejarah, hukum, dan kelembagaan adat, serta aspek spasial berupa pemetaan dan batas wilayah adat. Di Aek Tandiang, tim mencocokkan dokumen dan keterangan masyarakat dengan bukti lapangan, termasuk sejarah keberadaan komunitas hingga 13 generasi, benda peninggalan leluhur seperti pedang, peralatan memasak, dan ulos tua, serta situs sejarah, makam leluhur, dan lokasi perkampungan awal.
Pemeriksaan batas wilayah juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah adat komunitas lain maupun pihak lainnya. “Jadi memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dengan wilayah adat lain, dengan masyarakat adat lain, atau dengan pihak lain. Bahwa itu clear,” ujarnya.
Menurut Roganda, sejumlah bukti sejarah dan data sosial-spasial yang disampaikan masyarakat ditemukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia berharap hasil verifikasi segera ditindaklanjuti melalui penerbitan SK Bupati sebagai pengakuan terhadap masyarakat dan wilayah adat Aek Tandiang.
Pengakuan Bukan Membentuk Keberadaan Masyarakat Adat
Roganda menegaskan, SK pengakuan MHA bukan berarti masyarakat adat baru ada setelah keputusan pemerintah diterbitkan. Keberadaan, sejarah, identitas, dan wilayah adat telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, SK kepala daerah merupakan bentuk pengakuan administratif pemerintah terhadap keberadaan komunitas masyarakat adat dan wilayahnya.
“Jadi bukan berarti setelah terbitnya SK Bupati ini baru mereka seolah-olah ada. Tidak. Itu hanya proses administrasi yang dibuat oleh kepala daerah untuk mengadministrasikan di mana mereka dan siapa,” katanya.
