MEDAN, ForestEarth.id – Direktur Green Justice Indonesia (GJI), Panut Hadisiswoyo, menilai penurunan populasi orangutan sumatera hampir 20 persen dalam satu dekade menjadi peringatan serius bagi upaya konservasi di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap habitat orangutan semakin besar sehingga strategi konservasi perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan tantangan yang terus berkembang.
Penilaian itu disampaikan Panut menanggapi hasil penelitian terbaru yang memperkirakan populasi orangutan sumatera kini sekitar 11 ribu individu, sedangkan populasi orangutan tapanuli berkisar 700 individu. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan hasil survei pada 2011.
Panut menjelaskan penelitian tersebut menggunakan metode yang sama seperti survei sebelumnya, yakni nest transect atau penghitungan sarang orangutan. Menurutnya, metode itu memungkinkan peneliti membandingkan kondisi populasi dalam rentang waktu 10 tahun.
“Di sini memang terjadi pengurangan pertemuan sarang yang mengakibatkan analisis menunjukkan penurunan populasi. Orangutan sumatera berkurang hampir 20 persen atau sekitar 19,5 persen selama 10 tahun. Bagi saya, ini merupakan penurunan yang sangat drastis dan sangat miris, dan memprihatinkan” kata Panut, Rabu (22/7/2026).
Ia mengatakan temuan tersebut jauh melampaui proyeksi yang pernah disampaikan dalam kajian sebelumnya. Pada 2016, kehilangan populasi sekitar 10 persen diperkirakan baru akan terjadi dalam rentang 100 tahun apabila tren kehilangan habitat terus berlangsung.
“Ternyata ini terjadi dalam waktu 10 tahun. Artinya, ini menjadi keadaan yang sangat membahayakan bagi populasi orangutan sumatera,” ujarnya.
Meski demikian, Panut menilai penurunan populasi tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai kegagalan pemerintah. Menurutnya, tantangan konservasi saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan satu dekade lalu.
Selain alih fungsi lahan dan deforestasi, kata dia, krisis iklim dan meningkatnya bencana hidrometeorologi turut memberikan tekanan terhadap habitat orangutan. Karena itu, upaya konservasi perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih inovatif dan tidak hanya berfokus pada perlindungan kawasan hutan.
“Kita mungkin selama ini fokus pada penjagaan kawasan hutan, tetapi belum cukup memandang dinamika aspek demografi dan tekanan lain, termasuk investasi yang mendorong alih fungsi lahan, baik oleh industri maupun masyarakat sekitar. Ini menjadi tantangan terbesar,” katanya.
Panut juga menilai hasil survei populasi perlu dibandingkan dengan asesmen dampak bencana Siklon Senyar yang memicu banjir dan longsor di Sumatera Utara pada November tahun lalu. Menurutnya, kerusakan habitat akibat bencana tersebut berpotensi memperburuk kondisi populasi orangutan tapanuli.
“Di Tapanuli diperkirakan ada sekitar 50 orangutan yang terdampak ataupun ikut tewas dalam banjir longsor. Kalau nanti beberapa transek yang rusak akibat longsor tidak lagi ditemukan sarang atau orangutan, maka jumlah orangutan tapanuli bisa semakin kritis,” ujarnya.
Ia mengatakan ancaman terhadap orangutan tapanuli tidak hanya berasal dari bencana iklim, tetapi juga perubahan habitat akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan hilangnya pohon pakan dan menurunnya kualitas habitat.
Selain kehilangan habitat, Panut menilai perburuan, konflik manusia dengan orangutan, dan perdagangan satwa liar ilegal masih menjadi ancaman serius. Menurutnya, dampaknya sangat besar karena orangutan merupakan satwa dengan tingkat reproduksi yang sangat lambat.
“Orangutan hanya melahirkan setiap delapan sampai sepuluh tahun sekali. Dalam masa hidupnya, betina hanya melahirkan tiga atau empat keturunan. Karena itu, satu persen saja populasi betina terambil dari habitat alaminya akan berdampak besar terhadap keseluruhan populasi,” katanya.
Panut menambahkan, apabila mengacu pada estimasi populasi sebelumnya yang mencapai sekitar 13.800 individu, maka kehilangan sekitar satu persen populasi atau sekitar 138 individu akibat perburuan, konflik, maupun perdagangan ilegal dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan spesies tersebut.
Ia menilai penurunan populasi yang tercatat dalam penelitian terbaru kemungkinan merupakan akumulasi dari berbagai tekanan yang terjadi selama bertahun-tahun, mulai dari hilangnya habitat, lemahnya penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengumumkan hasil survei populasi orangutan periode 2021–2023 dalam Seminar Nasional Refleksi Satu Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli di Medan, 18 Juli 2026. Berdasarkan survei tersebut, populasi orangutan sumatera (Pongo abelii) diperkirakan mencapai 11.694 individu, sedangkan populasi orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) diperkirakan sebanyak 716 individu.
Hasil survei itu menjadi dasar ilmiah bagi penyusunan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) 2026 serta penyempurnaan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) kedua spesies. Pemerintah juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi konservasi, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian orangutan.
Sementara itu, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Global Ecology and Conservation menunjukkan populasi orangutan sumatera mengalami penurunan sekitar 19,5 persen dibandingkan estimasi pada 2011. Penurunan tersebut dinilai mencerminkan masih besarnya tekanan terhadap habitat, mulai dari deforestasi, alih fungsi lahan, fragmentasi hutan, hingga konflik dengan manusia.
Temuan tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas upaya konservasi, mengingat orangutan merupakan satwa dengan laju reproduksi yang sangat lambat sehingga kehilangan individu dalam jumlah kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan populasinya.
