TAPANULI UTARA, ForestEarth.id – Proses verifikasi profil dan sejarah Masyarakat Hukum Adat (MHA) menemukan sejumlah perbedaan informasi terkait keberadaan kesenian dan pakaian adat. Perbedaan tersebut menjadi salah satu catatan yang perlu diselaraskan sebelum masyarakat melanjutkan ke tahapan verifikasi berikutnya.

Hal itu disampaikan Rostama Evalina, salah satu anggota Tim Verifikasi Wilayah Adat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Rabu (4/11/2026), setelah melakukan pemeriksaan terhadap profil dan sejarah masyarakat adat melalui wawancara dengan sejumlah unsur masyarakat.

Menurut Rostama, secara umum informasi mengenai profil, sejarah, dan kelembagaan adat dapat dijelaskan dengan baik oleh masyarakat. Namun, terdapat beberapa pertanyaan yang belum memperoleh jawaban lengkap, terutama dari kelompok perempuan. Ia memahami kondisi tersebut karena perempuan lebih banyak berinteraksi di lingkungan rumah tangga dibandingkan dengan keterlibatan dalam urusan adat.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian tim adalah perbedaan informasi mengenai kesenian tradisional dan pakaian adat. Dalam wawancara dengan kelompok tertentu, masyarakat menyebutkan bahwa kesenian dan pakaian adat sudah tidak ada. Namun, tim lainnya memperoleh informasi bahwa tradisi seperti permainan Margala dan Manortor masih dikenal masyarakat.

Perbedaan jawaban tersebut perlu diklarifikasi agar informasi yang tercantum dalam formulir verifikasi dari masing-masing tim tidak saling bertentangan. “Mulai dari profil dan sejarah dan semua yang kami tanyakan itu lengkap dan bisa dijawab. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang kami lontarkan kepada tim kaum ibu atau inang, beberapa tidak bisa terjawab atau sedikit ada informasinya tapi bisa kami pahami karena kalau inang atau ibu, kaum ibu itu lebih banyak berinteraksi di rumah daripada di adat,” katanya.

Rostama mendorong masyarakat untuk kembali mendiskusikan pengetahuan mengenai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk kemungkinan adanya kesenian atau pakaian adat yang keberadaannya semakin berkurang seiring perubahan antargenerasi.

Selain aspek kesenian dan tradisi, sejumlah aspek penting lainnya telah terjawab dengan baik. Aspek tersebut meliputi batas dan wilayah adat, sejarah komunitas, hukum adat, bentuk sanksi adat, struktur kewenangan dan kelembagaan adat, silsilah marga, serta fungsi dan tugas perangkat lembaga adat.

Tim juga menggali tata cara pergantian kepemimpinan lembaga adat, termasuk dasar pemilihan ketua MHA, apakah berdasarkan garis keturunan leluhur, silsilah, kemampuan, maupun kapasitas kepemimpinan. Mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah adat atau Martonggo Raja juga menjadi bagian dari aspek yang diperiksa.

Dalam kesempatan tersebut, Rostama turut mengapresiasi keberadaan kelompok Pargonggong Forest yang dibentuk masyarakat. Menurutnya, kelompok tersebut berpotensi mendukung upaya perlindungan wilayah adat dan kawasan hutan sekaligus membantu pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan wilayah adat tidak cukup hanya dengan memastikan batas-batas wilayah. Keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya, juga perlu mendapatkan perhatian.

Keberadaan Pargonggong Forest diharapkan dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Bahkan, perkembangannya dapat dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), terutama berkaitan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan penanganan potensi konflik antara satwa liar dengan masyarakat.

Seluruh catatan hasil verifikasi selanjutnya diharapkan menjadi bahan diskusi bersama antara masyarakat adat, pemerintah desa, tokoh adat, dan organisasi pendamping. Penyelarasan informasi menjadi penting agar seluruh unsur masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai sejarah, tradisi, wilayah, dan kelembagaan adat sebelum memasuki tahapan verifikasi lanjutan.

Dalam proses verifikasi, tim juga menggali informasi mengenai keberadaan benda-benda pusaka dan peninggalan sejarah yang masih dimiliki masyarakat adat. Penggalian informasi dilakukan dengan membuka wawasan masyarakat mengenai berbagai jenis benda yang dapat menjadi bukti sejarah dan warisan leluhur, seperti ulos berusia ratusan tahun, keris, dan pedang.

Melalui penjelasan tersebut, masyarakat kemudian mengingat kembali dan mengidentifikasi benda-benda pusaka yang masih tersimpan. Selain benda pusaka, tim juga menggali keberadaan seni dan tradisi adat yang masih dipraktikkan, seperti martumba, margalekat, dan margara.

Proses ini menjadi bagian dari upaya mendokumentasikan kekayaan sejarah, kebudayaan, serta identitas masyarakat hukum adat Aek Tandiang. “Tadi saya tanyakan gini, adakah benda pusaka? Dijawab ada. Benda pusakanya seperti ini. Ulos yang berumur 200 tahun, 100 tahun? Oh ada juga. Jadi itu setelah dibuka wawasan tentang benda pusaka itu,” katanya.

Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) Aek Tandiang, Fresly Sitompul mengaku bangga dengan kegiatan verifikasi teknis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. “Mereka sangat membantu kami untuk mengetahui dan menggali sejarah, yang nantinya akan menjadi bekal bagi kami ke depannya. Kami juga sangat berterima kasih kepada mereka.

Pihaknya berharap adanya pengakuan dari pemerintah karena berdasarkan sejarah yang diwariskan, wilayah ini merupakan tanah yang telah dibuka oleh leluhurnya. Sementara menurut pemerintah, wilayah ini berstatus hutan lindung.

Kepala Desa Pangurdotan, Galma Sitompul, mendukung upaya masyarakat Dusun Aek Tandiang untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta wilayah adatnya. Ia menilai masyarakat Aek Tandiang memiliki kelayakan untuk melanjutkan proses pengakuan tersebut hingga menjadi hutan adat.

Menurut Galma, upaya pengakuan masyarakat hukum adat sebenarnya telah dirintis sejak sekitar dua tahun lalu dengan melibatkan sejumlah dusun di desa tersebut. Namun, dalam perjalanannya, masyarakat Aek Tandiang menjadi kelompok yang paling serius melanjutkan proses tersebut.

Perbedaan kepentingan dan mata pencaharian masyarakat di dusun lain menjadi salah satu faktor yang membuat proses tersebut tidak berjalan secara serentak.

“Dari awal dua tahun yang lalu, kita sebenarnya mencoba untuk seluruh desa. Tetapi mungkin karena kepentingan-kepentingan dari dusun lain dan juga jenis mata pencarian mereka sudah berbeda dengan masyarakat Aek Tandiang. Ternyata sampai terakhir ini, hanya masyarakat Aek Tandiang yang serius untuk menjadikan mereka sendiri sebagai masyarakat hukum adat,” ujarnya.

Dalam proses verifikasi teknis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tim melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aspek, mulai dari situs sejarah, penelusuran nama-nama leluhur, tapal batas, hingga cerita sejarah masyarakat.

Galma menilai berbagai bukti sejarah dan keberadaan situs yang ditemukan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kelayakan Aek Tandiang sebagai wilayah adat. Ia menegaskan, pemerintah desa memberikan dukungan kuat terhadap upaya masyarakat tersebut.

Menurutnya, pengakuan wilayah adat juga penting agar masyarakat memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan masa depan wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup mereka. “Menurut saya, Aek Tandiang sangat layak untuk diteruskan menjadi masyarakat adat dan menjadi hutan adat juga,” katanya.

Galma menjelaskan, kehidupan masyarakat Aek Tandiang memiliki keterikatan erat dengan kawasan hutan. Sebagian besar kaum laki-laki menggantungkan mata pencaharian dari hasil hutan, terutama kemenyan dan karet.

Selain itu, masyarakat juga mengembangkan berbagai komoditas pertanian, seperti padi, kacang tanah, dan jagung. Ketergantungan terhadap hutan tersebut membuat keberadaan dan pengakuan wilayah adat menjadi penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya pengakuan, masyarakat diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatur dan menentukan pengelolaan wilayahnya. Galma berharap masyarakat Aek Tandiang tidak hanya memperoleh pengakuan secara administratif, tetapi juga memiliki kedaulatan dalam mengambil keputusan atas wilayah yang diwariskan leluhur mereka.

“Harapan saya sebagai kepala desa, Dusun Aek Tandiang ini bisa menjadi raja di wilayahnya sendiri, menjadi pemilik di wilayahnya sendiri. Jadi, kalau ada ekspansi dari perusahaan swasta maupun negara, mereka yang menjadi penentu bisa atau tidaknya,” ungkapnya.

Ia juga berharap proses pengakuan tersebut dapat mendorong masyarakat semakin terampil dan memiliki kesadaran lebih kuat untuk mencintai serta menjaga hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Bagi masyarakat Aek Tandiang, pengakuan wilayah adat bukan semata-mata tentang kepemilikan tanah, melainkan juga menyangkut keberlanjutan hubungan antara masyarakat, sejarah leluhur, dan hutan yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka lintas generasi.

Raja Bius Dusun Aek Tandiang, B. Sitompul juga berharap proses tersebut menjadi jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah adatnya, termasuk harapan agar kawasan yang selama ini berstatus hutan lindung dapat memperoleh pengakuan sebagai hutan adat.

“Menurut saya, tim verifikasi ini memang baik-baik juga. Kami berharap agar kami bisa mendapatkan hutan kami ini, yang dibebaskan dari hutan lindung,” ujarnya.

Bagi masyarakat Aek Tandiang, hutan bukan sekadar kawasan yang memiliki nilai ekologis, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Dikatakannya, masyarakat memanfaatkan berbagai hasil hutan dan komoditas yang tumbuh di wilayah tersebut, di antaranya kemenyan, petai, durian, dan cokelat.

Ke depan, apabila pengakuan wilayah adat dapat terwujud, masyarakat berharap memiliki keleluasaan untuk mengembangkan potensi wilayahnya melalui kegiatan pertanian dan perkebunan, termasuk menanam cokelat, jagung, dan durian. “Harapan kami, biarlah kami berdiri di kampung kami sendiri dengan tenang,” katanya.