TAPANULI UTARA, ForestEarth.id – Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara menyebut sejumlah data sejarah, sosial, dan spasial yang disampaikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Aek Tandiang telah ditemukan kesesuaiannya saat verifikasi teknis di lapangan. Proses ini menjadi bagian dari tahapan menuju pengakuan masyarakat dan wilayah adat melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli Utara.

Kepala Kantor BRWA Sumatera Utara, Roganda Simanjuntak menjelaskan, verifikasi dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tapanuli Utara. Tim tersebut terdiri atas sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah kabupaten serta organisasi masyarakat sipil yang selama ini mendampingi masyarakat adat.

Selain BRWA Sumatera Utara, organisasi masyarakat sipil yang terlibat antara lain Green Justice Indonesia (GJI), Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (), dan AMAN Tapanuli Utara. Menurut Roganda, terdapat tujuh komunitas masyarakat adat yang didorong untuk menjalani proses verifikasi agar dapat memperoleh pengakuan melalui keputusan Bupati. MHA Aek Tandiang menjadi salah satu komunitas yang sedang menjalani tahapan tersebut.

“Tujuan verifikasi ini untuk menilai, menguji keabsahan data-data, baik data sosial maupun data spasial yang diserahkan oleh komunitas masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten melalui tim verifikasi,” ujarnya.

Memastikan Sejarah dan Bukti Keberadaan

Dalam proses verifikasi, tim memeriksa berbagai aspek sosial masyarakat adat, mulai dari sejarah, hukum adat, hingga kelembagaan adat. Keterangan yang tercantum dalam dokumen profil kemudian dicocokkan kembali dengan penjelasan masyarakat dan bukti yang ditemukan di lapangan.

Salah satu aspek yang diperiksa adalah sejarah keberadaan masyarakat Aek Tandiang yang berdasarkan penuturan dan dokumen masyarakat telah mendiami wilayah tersebut selama 13 generasi. Tim juga memeriksa benda-benda peninggalan leluhur, seperti pedang, peralatan memasak, serta ulos tua yang masih disimpan masyarakat. Benda-benda tersebut menjadi bagian dari bukti sejarah keberadaan dan hubungan masyarakat dengan wilayah adatnya.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap situs-situs penting, makam leluhur, serta lokasi yang diyakini sebagai perkampungan awal masyarakat Aek Tandiang. “Ini dalam rangka membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hutan ini. Bahwa sebelum NKRI ada, mereka sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya,” kata Roganda.

Selain aspek sejarah dan sosial, tim melakukan pemeriksaan batas wilayah adat dengan wilayah desa tetangga maupun komunitas lainnya. Langkah ini bertujuan memastikan tidak terdapat tumpang tindih klaim wilayah dengan masyarakat adat lain atau pihak lainnya. Roganda mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, sejumlah bukti sejarah dan data sosial-spasial yang disampaikan masyarakat ditemukan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Wilayah Adat Sekitar 1.100 Hektare

Berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat, wilayah adat Aek Tandiang memiliki luas sekitar 1.100 hektare. Pemetaan tersebut disusun berdasarkan sejarah dan jejak peninggalan leluhur yang masih dapat ditemukan di wilayah tersebut. Di dalamnya terdapat hamparan hutan kemenyan, permukiman, sawah, ladang, serta sejumlah lokasi sakral yang hingga kini masih dikunjungi dan dijaga masyarakat.

Roganda menjelaskan, pemetaan partisipatif menjadi bagian penting untuk menunjukkan hubungan masyarakat adat dengan wilayah yang mereka kelola dan pertahankan secara turun-temurun. Keberadaan lokasi sakral dan peninggalan sejarah juga memperlihatkan bahwa wilayah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat.

Taput Telah Terbitkan 11 SK Pengakuan MHA

Dalam keterangannya, Roganda juga menjelaskan perkembangan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menyebutkan, pemerintah kabupaten telah menerbitkan 11 SK pengakuan MHA. Sementara itu, sembilan SK yang kerap disebut dalam pembahasan merupakan pengakuan terhadap hutan adat.

Saat ini, terdapat tujuh komunitas yang sedang didorong melalui proses verifikasi. Jika seluruhnya memperoleh pengakuan melalui SK Bupati, jumlah komunitas MHA yang diakui di Tapanuli Utara berpotensi mencapai 18 komunitas.

Roganda menilai perkembangan pengakuan masyarakat adat di Tapanuli Utara menunjukkan adanya proses yang terus berjalan. Ia menyebut, dari lima kabupaten di Sumatera Utara yang telah memiliki peraturan daerah terkait pengakuan masyarakat adat, yakni Langkat, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Toba, Tapanuli Utara memiliki jumlah SK pengakuan yang cukup banyak. Ia juga berharap pemerintah kabupaten tetap konsisten melanjutkan upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

Pengakuan Bukan Berarti Masyarakat Adat Baru Ada

Roganda menegaskan bahwa penerbitan SK Bupati bukanlah proses yang menjadikan suatu komunitas baru berstatus sebagai masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat, sejarah, identitas, serta wilayahnya telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, SK kepala daerah merupakan bentuk pengakuan administratif pemerintah untuk mencatat dan memberikan pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat beserta wilayahnya.

“Jadi bukan berarti setelah terbitnya SK Bupati ini baru mereka seolah-olah ada. Tidak. Itu hanya proses administrasi yang dibuat oleh kepala daerah untuk mengadministrasikan di mana mereka dan siapa,” tegasnya.

Ia berharap proses verifikasi Aek Tandiang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten hingga terbitnya SK Bupati. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pengakuan atas identitas dan wilayah adat yang diwariskan leluhur mereka sekaligus memperkuat upaya perlindungan hutan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.