TAPANULI UTARA, ForestEarth.id – Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak cukup hanya dibuktikan melalui dokumen administratif. Sejarah, wilayah adat, tradisi, kelembagaan, hingga praktik masyarakat dalam mengelola dan melindungi hutan perlu diperiksa melalui proses verifikasi.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara, Ranap Manalu mengatakannya saat verifikasi teknis wilayah adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Aek Tandiang di Desa Pangurdotan, Kecamatan Pahae Julu, Tapanuli Utara pada Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat telah memiliki landasan konstitusional dan diperkuat melalui sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Namun, pengakuan tersebut tetap harus melalui tahapan yang dapat membuktikan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Proses verifikasi dilakukan di tingkat kabupaten dengan melibatkan pemerintah, kecamatan, serta organisasi nonpemerintah atau NGO yang mendampingi masyarakat.

“Tim perlu memeriksa berbagai aspek keberadaan masyarakat hukum adat, mulai dari sejarah dan asal-usul, wilayah adat, batas-batas wilayah, situs adat, hingga kehidupan sosial dan budaya yang masih dijalankan,” katanya.

Pemeriksaan dilakukan langsung ke lapangan untuk mencocokkan informasi dalam profil masyarakat hukum adat dengan kondisi sebenarnya. Hasil verifikasi kemudian menjadi bahan dan catatan yang disampaikan kepada Bupati. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

“Setelah kita melakukan verifikasi, kita akan mengadakan rapat dan menyampaikan kepada pimpinan, Bapak Bupati, onius Taripar Parsaoran Hutabarat untuk penetapan SK pengakuan masyarakat hukum adat,” ujarnya.

Masyarakat, lanjutnya, harus mampu menjelaskan sejarah keberadaan komunitasnya, batas wilayah adat, serta situs-situs yang memiliki nilai penting bagi kehidupan mereka. Sebab, tidak seluruh sejarah masyarakat adat tersimpan dalam dokumen tertulis. “Sebagian informasi masih diwariskan melalui ingatan dan penuturan antargenerasi,” katanya.

Karena itu, keterangan masyarakat perlu diperiksa dan disandingkan dengan dokumen maupun temuan di lapangan. Seluruh aspek yang dipersyaratkan, lanjutnya, perlu diperiksa. Jika masih ada data atau informasi yang belum tersedia, kekurangannya harus diidentifikasi dan dilengkapi bersama-sama.

Belajar dari Simardangiang

Dalam kesempatan itu, Ranap juga menjelaskan pengalaman proses pengakuan MHA Simardangiang di Kecamatan Pahae Julu, Tapanuli Utara yang mana dirinya terlibat dalam proses tersebut pada 2020 dan melihat adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pengakuan masyarakat adat.

Dikatakannya, pengalaman Simardangiang menunjukkan  proses pengakuan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendamping. Pelaksanaan proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengakuan diberikan berdasarkan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dokumen keputusan pemerintah, MHA Simardangiang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 457 Tahun 2023, menetapkan luas wilayah adat Simardangiang sebesar 5.797,29 hektare. Namun dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6065 tahun 2024 berbeda.

Pemerintah menetapkan status hutan adat di wilayah MHA Simardangiang seluas sekitar 2.917 hektare yang mana 2.404 hektare merupakan kawasan dengan fungsi lindung dan 513 hektare merupakan kawasan dengan fungsi produksi. Dalam proses verifikasi, Ranap menekankan pentingnya menggali hubungan masyarakat dengan kawasan hutan.

“Tim perlu melihat bagaimana masyarakat selama ini memanfaatkan, mengelola, dan melindungi sumber daya alam di wilayah adatnya. Termasuk mengidentifikasi perbedaan antara kawasan hutan yang dikelola secara individual oleh keluarga dengan kawasan yang dijaga dan dikelola secara bersama atau komunal,” katanya.

Misalnya, terdapat hutan kemenyan yang dikelola masing-masing keluarga. Namun, terdapat kawasan yang dijaga secara kolektif oleh masyarakat. Kedua bentuk pengelolaan tersebut perlu dicatat dan dijelaskan dalam profil masyarakat hukum adat. Begitu juga tentang aturan adat atau kebiasaan masyarakat dalam menjaga satwa dan keanekaragaman hayati.

Keberadaan aturan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan satwa, serta penyelesaian persoalan di wilayah adat dapat memperlihatkan bagaimana masyarakat mempertahankan hubungan dengan lingkungannya. Ranap menilai, keberadaan masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan.

“Harapan kami, Desa Aek Tandiang menjadi hutan adat yang bisa memanfaatkan hutan adatnya, hutan lindungnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sendiri, sejauh ini telah memiliki 9 MHA yang memperoleh surat keputusan dari Kementerian. Pemerintah kabupaten juga terus menindaklanjuti usulan pengakuan masyarakat hukum adat, salah satunya dari MHA Aek Tandiang.  

Menurut Ranap, berbagai potensi yang terdapat di hutan perlu dikelola agar dapat mendukung kehidupan masyarakat. Namun, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian alam. Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Harapan kita untuk Desa Aek Tandiang agar tetap menjaga kelestarian alam, kelestarian hutannya untuk masa depan anak-anak cucu mereka,” tuturnya.

Kepala Desa Simardangiang, Tampan Sitompul yang turut hadir dan membantu proses tersebut mengatakan, MHA Simardangiang telah memiliki mekanisme untuk menjaga hutan dan mengatur pemanfaatan wilayah adat, bahkan sebelum memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah.

Mekanisme tersebut dijalankan melalui kelembagaan dan kesepakatan adat, termasuk tradisi martonggo raja atau musyawarah untuk membahas persoalan dan mencapai kesepakatan bersama. Dalam pengelolaan hutan, terdapat kelompok yang berperan membicarakan batas wilayah serta pengelolaan kawasan secara komunal.

“Masyarakat juga memiliki aturan mengenai pemanfaatan kawasan dan hasil hutan. Siapa pun yang ingin memasuki atau memanfaatkan wilayah tertentu harus mengikuti ketentuan dan meminta izin sesuai mekanisme adat, yaitu parpatihan,” katanya.

Kelembagaan tersebut menurutnya berperan menjaga ketertiban serta menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Pengalaman Simardangiang menunjukkan bahwa masyarakat adat telah memiliki aturan, kelembagaan, dan praktik perlindungan hutan sebelum memperoleh pengakuan formal.

Officer Wilayah Tapanuli Utara Green Justice Indonesia, Chandra F.D. Silalahi mengatakan, kearifan lokal masyarakat adat berpotensi mendukung tata kelola hutan yang lebih berkelanjutan.

Terlebih, kawasan hutan Tapanuli memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk satwa kunci seperti orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang merupakan satwa endemik kawasan Batang Toru. Selain itu, terdapat satwa lain seperti siamang dan harimau sumatra.

“Harangan Tapanuli ini memiliki satu satwa kunci yakni orangutan tapanuli yang di dunia hanya ada di Tapanuli, hanya ada di Batang Toru di belahan dunia lain itu tidak ada,” katanya.

Ia menilai, pengakuan pemerintah kabupaten terhadap wilayah hutan yang dikelola masyarakat adat perlu diikuti dengan pembahasan mengenai kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Semakin luas wilayah hutan yang pengelolaannya diakui melalui tata kelola masyarakat adat dan kearifan lokal, semakin besar pula potensi daerah untuk memiliki inventarisasi kekayaan alam dan praktik pengelolaan hutan yang berharga.

Karena itu, menurut Chandra, perlu dirumuskan bersama bagaimana pengakuan dan pengelolaan hutan adat dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan hutan.

“Jadi semakin banyak hutan yang diakui tata kelolanya melalui tata kelola masyarakat adat melalui kearifan lokal saya rasa ini juga nanti akan sangat berpotensi menjadi inventarisasi yang sangat berharga bagi kabupaten untuk membangun daerah,” katanya.

Diketahui, verifikasi teknis ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu juga dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sumatera Utara, Green Justice Indonesia (GJI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tapanuli Utara dan juga Kelompok Studi dan dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM).