MEDAN, ForestEarth.id – Transisi energi harus mengorbankan orang yang paling banyak mengonsumsi energi. Siapa yang paling banyak rakus energi, mereka yang di kota, mereka yang punya mobil, mereka yang punya AC, itulah yang harus berkorban dulu. Tidak boleh transisi energi ini justru mengorbankan orang yang sudah irit mengonsumsi energi. Orang-orang di kampung yang tiba-tiba di kampungnya disebut punya geothermal, tiba-tiba sungainya mau dibendung untuk bendungan untuk PLTA, misalnya, tidak boleh dikorbankan.
“Itu bagi saya nggak adil. Karena mereka yang disuruh berkorban. Mereka yang justru dihakimi ketika mereka menolak. Kan ini energi yang hijau, ini energi yang baik, kenapa kamu tolak? Masalahnya mereka juga bukan konsumen energi yang gede. Jadi prinsip transisi energi harus dimulai dari siapa yang paling berkorban,” ujar satu penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Dwi Laksono mengatakannya ketika berada di Medan pada Kamis (5/2/2026).
Dandhy merinci, yang pertama kali harusnya berkorban untuk transisi energi adalah mereka yang tinggal di perkotaan, yang memiliki mobil, AC, dan lain sebagainya. Caranya adalah dengan mengurangi konsumsi energinya dengan mulai menggunakan kendaraan umum. Pemerintah juga harusnya membangun public transport yang baik. “Kalau orang-orang ini yang nggak disuruh berkorban, dan orang-orang di kampung yang disuruh berkorban, ini yang disebut transisi energi yang tidak berkeadilan.
Kritik Terhadap Bendungan Besar
Dandhy menegaskan, saat ini di seluruh dunia sudah mulai ditinggalkan. Bank Dunia, sejak 1990-an sudah menghentikan pendanaan untuk pembangunan dam atau bendungan besar. “Bahkan kalau teman-teman nonton film Hollywood kayak Frozen 2, penjahatnya adalah orang yang bangun dam. Jadi dulu memang ini dianggap energi yang ramah lingkungan.
Tapi dengan skala yang gede, seperti terjadi di Libya, begitu jebol 2000 orang juga bisa mati. Bahayanya sama dengan energi nuklir, PLTN,” katanya.
Menurutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Air tidak perlu besar-besar. Pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhitun gkan skalanya karena di banyak tempat PLTA tidak berumur panjang karena hutan di daerah hulun justru dibabat habis sehingga kemudian cepat terjadi sedimentasi. Energi air yang baik benurusnya adalah yang skalanya kecil misalnya mikro hydro yang terdesentralisasi di mana-mana. .
“Kalaupun ternyata harus membangun PLTA dengan skala besar, pastikan itu hulunya bener-bener daerah yang super sakral. Itu harus sakral banget. Kalau bikin PLTA cuma untuk 20 tahun, ngapain? Nanti sedimentasi di-flush-flush lagi, atau ketika jebol, bikin perkara lagi. Malah menjadi banjir dan besar. Jadi, PLTA itu ramah lingkungan ketika skalanya termanaged, dan tutupan hutannya beneran dijaga, sehingga sedimentasinya minim banget. Kalau ada yang berani bangun PLTA minimal 100 tahun, baru didukung. Tapi kalau cuma 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun,…??,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Benaya R. Harobu, sesaat bedah buku di Medan. Benaya menjelaskan praktik transisi energi dan tambang nikel di Indonesia. Dijelaskannya, sejak pertama kali muncul wacana tentang transisi energi, nikel dan kendaraan listrik, dia bersama sejumlah rekannya coba menggali lebih jauh bagaimana pemerintah menginisiasi proyek transisi energi untuk kendaraan listrik. Akhirnya dia datang langsung ke lokasi.
“Sesuai data juga, kita punya cadangan nikel terbesar di dunia. Sebanyak 52 persen nikel kita ada di sini. Bahkan data dari ESDM sendiri, sekitar 70 juta ton nikel Indonesia dan itu asalnya dari Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, tapi semakin kami mencari, semakin kami menemukan paradox sebenarnya. Jadi ketika kami datang ke kota, justru nikel ini memang menyelesaikan masalah-masalah,” katanya.
Masalah belum berkurang. Tapi justru menampak masalah baru, yaitu kemacetan, seperti di Medan, Jakarta, Surabaya dan tempat lainnya. Dikatakannya, satu orang di Jakarta bahkan sekarang bisa punya dua mobil sekalgus. Jadi, alih-alih, ini menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan, justru menimbulkan masalah baru. Menurutnya masalah itu bisa diselesaikan. Jika menolak kemacetan maka harus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.,
“Bikin transportasi publik. Itu yang menjadi temuan kami dalam buku Reset Indonesia. Kalau memang pemerintah serius mengurang polusi itu, kenapa nggak diperbanyak busway-nya, kenapa nggak diperbanyak jalur keretanya, LRT seperti di Jakarta. Padahal itu juga aan lebih ramah di kantong-kantong para pekerja di kota,” katanya.
