Raja Juli mengatakan, 22 PBPH itu berada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (Foto: Dok. KLH)

Menteri Raja Juli Antoni Tandatangani SK Pencabutan 22 PBPH

  • January 28, 2026
  • Redaksi
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan usai izin 28 perusahaan itu dicabut, operasional bisnis perusahaan terhenti. Menurutnya, pemerintah bertindak tegas, mengingat 28 perusahaan tersebut dinilai sebagai penyebab banjir dan longsor di Sumatra. (Dok. KLH)

Pasca Pencabutan 2 Izin di Batang Toru, Perusahaan Wajib Lakukan

  • January 22, 2026
  • Redaksi
Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Juniati Aritonang mengatakan, pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetiyo Hadi dalam konfrensi pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan di Kantor Presiden RI (20/1/2026) adalah langkah awal yang penting.

Pasca Pencabutan Izin 28 Perusahaan, Ini yang Harus Dilakukan Negara

  • January 21, 2026
  • Redaksi
Tanpa pengawasan publik yang ketat, penegakan hukum yang tegas dan pemulihan lingkungan yang nyata, pencabutan 28 izin perusahaan pemicu banjir dan longsor di Sumatera hanya akan menjadi kebijakan simbolik. Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut) khawatir langkah itu menjadi keputusan administratif yang mudah dikompromikan oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Tanpa Pemulihan Ekosistem, Pencabutan Izin 28 Perusahaan = Kebijakan Simbolik

  • January 21, 2026
  • Redaksi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, hal ini diputuskan dalam Rapat Terbatas, yang dipimpin Presiden melalui virtual bersama kementerian/lembaga dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Senin (19/1/2026).

Presiden Prabowo Cabut 28 Izin Perusahaan Pemicu Banjir di Sumatera

  • January 21, 2026
  • Redaksi
Di tengah krisis kemanusiaan, negara dinilai absen melindungi warga, namun sigap mengamankan sumber daya bernilai ekonomi. Minim evakuasi, lamban respons, dan wacana relokasi tanpa partisipasi memperlihatkan ketimpangan keberpihakan dalam penanganan bencana ekologis. (Dok. Walhi Sumut)

Dari Bencana ke Pemulihan: Jalan Menyelamatkan Sumatera

  • January 17, 2026
  • Redaksi
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan prinsip “pencemar membayar” dalam gugatan negara untuk memulihkan ekosistem dan menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat. (Dok. KLH)

Negara Gugat Enam Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera Utara Sebesar

  • January 15, 2026
  • Redaksi
Koalisi Transisi Bersih memperingatkan rencana ekspansi sawit dan biofuel di Papua berisiko menghancurkan hutan hujan tropis terakhir Indonesia serta memperparah krisis iklim. (Foto AI)

Menyoal Rencana Ekspansi Sawit di Papua dan Bencana di Sumatera

  • December 23, 2025
  • Redaksi

Masyarakat Adat Temui Bupati Mentawai, Dorong Percepatan Pengakuan Hutan Adat

  • November 27, 2025
  • Redaksi
Menurut Robert Choi Sudarno Sukambatu, pemahaman tentang budaya Mentawai—termasuk tato adat—tidak pernah diperoleh secara utuh melalui pendidikan formal. Sejak sekitar 2007, ia mulai belajar secara mandiri, berdiskusi, dan terlibat dalam gerakan akar rumput bersama rekan-rekannya.

Dari Trauma Tato Hingga Lahirnya Suara Kaum Adat Mentawai

  • November 27, 2025
  • Redaksi