JAKARTA, ForestEarth.id – Kementerian Kehutanan mengumumkan hasil survei populasi terbaru Orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) dalam Seminar Nasional Refleksi Satu Dekade Konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli Secara Kolaboratif di Hotel Aryaduta Medan, Sabtu (18/7/2026).
Survei tersebut menjadi dasar ilmiah bagi penyusunan kebijakan konservasi sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan kedua spesies endemik Indonesia. Hasil survei populasi periode 2021–2023 memperkirakan populasi Orangutan Sumatera mencapai 11.694 individu, sedangkan populasi Orangutan Tapanuli sebanyak 716 individu.
Data tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan strategi konservasi yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah.Seminar dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, pejabat Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, peneliti, organisasi konservasi, mitra pembangunan, sektor swasta, media, serta berbagai pemangku kepentingan.
“Konservasi orangutan merupakan tanggung jawab bersama. Keberhasilannya hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, mitra konservasi, dunia usaha, dan masyarakat. Data ilmiah yang dihasilkan melalui survei ini menjadi landasan penting dalam menyusun kebijakan konservasi yang tepat sasaran,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.
Menurut Rohmat, pemerintah terus memperkuat perlindungan habitat, meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, serta mendorong sinergi berbagai pihak dalam menjaga populasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli. Upaya tersebut sejalan dengan implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang menempatkan perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati sebagai prioritas nasional.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung, mengatakan konservasi orangutan memerlukan kolaborasi lintas wilayah karena habitat satwa tersebut tidak hanya berada di kawasan konservasi.
“Orangutan tidak hanya hidup di dalam kawasan konservasi, tetapi juga bergerak melintasi hutan lindung, hutan produksi, hingga areal penggunaan lain. Karena itu, upaya konservasi harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat agar perlindungan habitat dan populasi orangutan dapat berjalan secara optimal,” ujar Heri Wahyudi Marpaung.
Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memperkuat pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi sebagai bagian dari upaya konservasi orangutan. Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong berperan aktif dalam pengelolaan areal penggunaan lain (APL), mengingat bentang jelajah orangutan melintasi berbagai fungsi kawasan hutan maupun batas administrasi.
Selain memaparkan hasil survei, seminar ini juga menjadi awal penyusunan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli Tahun 2026. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan dan penyempurnaan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) kedua spesies.
Hasil survei menunjukkan masih terdapat tantangan besar dalam upaya konservasi. Populasi Orangutan Sumatera mengalami penurunan dibandingkan baseline tahun 2011, sementara Orangutan Tapanuli tetap menghadapi tingkat kerentanan tinggi di bentang alam Batang Toru. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan habitat, penegakan hukum, serta kolaborasi lintas sektor.
Menutup sambutannya, Wakil Menteri Kehutanan kembali menegaskan pentingnya pemanfaatan data ilmiah dalam mendukung kebijakan konservasi.
“Pelaksanaan survei populasi dan penyusunan PHVA menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi IBSAP 2025–2045 yang menempatkan perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati sebagai prioritas nasional. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli dapat berjalan secara sistematis, adaptif, dan berkelanjutan,” tegas Wakil Menteri.
Kementerian Kehutanan berharap hasil survei dan rekomendasi seminar nasional ini menjadi pijakan dalam memperkuat kebijakan konservasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli melalui pendekatan ilmiah, kolaboratif, dan berkelanjutan.
