JAKARTA, ForestEarth.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau ekstrem.
BMKG memprediksikan fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027, dengan peluang puncak intensitas mencapai kategori kuat.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengungkapkan bahwa fenomena iklim ini berpotensi makin parah karena dibarengi munculnya kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada periode September hingga Desember 2026.
“Informasi iklim ini sejalan dengan prediksi BMKG, di mana fenomena El Nino diproyeksikan bertahan hingga awal 2027 dan memicu kondisi kemarau yang lebih kering dari kondisi normal,” terang Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Puncak Kemarau dan Peningkatan Titik Panas
Hingga pertengahan Juli 2026, BMKG mencatat sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Wilayah yang terdampak meluas mulai dari sebagian besar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
Direktorat Klimatologi BMKG memprakirakan puncak musim kemarau tahun ini akan dominan terjadi pada Agustus dan September 2026. Sebanyak 437 ZOM diprediksi mengalami durasi kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya.
Kondisi kering yang berkepanjangan ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara signifikan. Hingga akhir Juli 2026 saja, BMKG telah mendeteksi setidaknya 4.900 titik panas (hotspot) tersebar di berbagai wilayah.
Langkah Mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca
Merespons ancaman tersebut, BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di daerah-daerah rawan karhutla dan kekeringan, seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, serta penyiapan posko pendukung di Jawa Barat.
Guna mengoptimalkan tindakan di lapangan, BMKG terus memperkuat sinergi lintas instansi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kolaborasi ini berfokus pada efektivitas modifikasi cuaca dan pemadaman darat sesuai dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
