MEDAN, ForestEarth.id – Jurnalis sekaligus anggota The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Nanda Fahriza Batubara, menyebut rentetan bencana alam dahsyat di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir 2025 merupakan “bom waktu”. Menurutnya, tragedi tersebut adalah puncak dari akumulasi kebijakan keliru yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hal tersebut ditegaskan Nanda dalam forum bertajuk “Suara Anak Muda dan Krisis Iklim”, yang merupakan bagian dari rangkaian bedah buku “Reset Indonesia” karya Dandhy Laksono dkk, di Medan, Kamis (5/2/2026).
Nanda menilai, dampak masif dari banjir bandang dan longsor di tiga provinsi pada November 2025 lalu memperlihatkan betapa kewalahannya pemerintah dalam menanggulangi bencana. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah munculnya sinyal ketidakmauan otoritas untuk membenahi pokok persoalan yang sebenarnya.
“Saat ini diperlukan fokus bersama untuk mengawal masa pemulihan dan transisi. Kita harus memastikan setiap proses dikerjakan dengan benar, termasuk menyikapi kebijakan pemerintah yang belakangan mencabut izin beberapa perusahaan di Sumut dan Aceh,” ujar Nanda.
Ia memberikan peringatan keras agar pencabutan izin tersebut tidak hanya menjadi formalitas belaka. “Jangan sampai ini hanya bentuk ganti nama atau ganti pemain saja. Ibarat kita keluar dari kandang buaya, justru memasuki kandang singa,” tambahnya.
Belajar dari Kasus Padang Lawas
Nanda merujuk pada pengalaman di Padang Lawas, di mana lahan yang divonis sebagai hutan tetap dikelola sebagai perkebunan sawit setelah eksekusi. Baginya, itu adalah bentuk “ganti pakaian” tanpa ada upaya nyata untuk memperbaiki keadaan ekologis.
Sebagai jurnalis, Nanda menekankan pentingnya melihat akar persoalan secara komprehensif dan jujur. Ia mempertanyakan mengapa curah hujan yang sama bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih merusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dunia sudah tua. Hujan lebat memang terjadi, tapi dampak yang sangat besar itu menjadi tanda tanya bagi jurnalis. Tugas kami adalah menghasilkan produk jurnalistik yang jujur sebagai alternatif pemikiran untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik,” jelasnya.
Kolaborasi Strategis Reset Indonesia
Kegiatan diskusi ini diselenggarakan oleh Indata Komunika Cemerlang berkolaborasi dengan Green Justice Indonesia (GJI). Direktur Utama Indata Komunika Cemerlang, Fika Rahma, menjelaskan bahwa diskusi buku ini adalah refleksi atas kondisi bangsa yang tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama.
Sejalan dengan itu, Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo, menambahkan bahwa bencana di penghujung 2025 yang merenggut lebih dari seribu korban jiwa menunjukkan kerentanan wilayah terhadap krisis iklim.
“Degradasi lingkungan dan lemahnya mitigasi berbasis komunitas menegaskan bahwa krisis iklim adalah realitas saat ini. Kita butuh ruang dialog yang mempertemukan sains, advokasi, dan refleksi kritis melalui literasi publik,” pungkas Panut.
Diskusi ini menghadirkan beragam perspektif, mulai dari penulis buku Dandhy Laksono dan Benaya Harobu, akademisi Ibnu Avena Matondang, hingga praktisi dari Voice of Forest dan BMKG Sumatera Utara.
