MEDAN, ForestEarth.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumatera Utara, Dikky Anugerah Panjaitan, melontarkan pemikiran kritis terkait isu transisi energi global.
Dalam Workshop bertajuk “Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Utara” yang digelar di Bina Graha, Medan, Kamis (12/3/2026), Dikky mengingatkan agar Indonesia, khususnya Sumatera Utara, tidak terjebak menjadi pasar bagi teknologi negara-negara maju.
Di hadapan para aktivis lingkungan dan tokoh agama, Dikky menyoroti ironi di balik kampanye energi bersih dan Zero Emission 2030 yang gencar disuarakan negara Barat. Menurutnya, negara-negara maju yang dahulu membangun kejayaan ekonominya melalui revolusi industri padat energi fosil, kini justru “mendikte” negara berkembang untuk segera beralih ke teknologi hijau yang produknya mereka miliki.
“Dulu mereka memporak-porandakan lingkungan untuk industri. Sekarang saat giliran kita mau maju, isunya digeser ke industri ramah lingkungan. Masalahnya, yang punya teknologinya mereka lagi. Kita disuruh pasang panel surya, yang buat Jepang. Akhirnya kita tidak bisa melompat, hanya jadi objek,” ujar Dikky dengan nada kritis.
Bagi Dikky, transisi energi yang berkeadilan harus dibarengi dengan kemandirian teknologi. Ia menantang lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, seperti Al Washliyah, untuk tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan mulai menghasilkan riset dan produk teknologi energi alternatif sendiri.
“Jangan Al Washliyah pakai produk Jepang lagi. Ayo buat risetnya, kerja sama dengan Bapperida. Hasilnya nanti kita fasilitasi untuk dipasarkan. Kita ingin produk dari Sumut bisa menyeimbangkan gagasan besar ini dan memberikan manfaat ekonomi nyata,” tambahnya.
Insentif Bunga 0% untuk Mitra SDGs
Sebagai bentuk komitmen pemerintah provinsi, Dikky mengungkapkan bahwa Sumut tengah merancang kebijakan insentif bagi pelaku usaha yang konsisten menerapkan prinsip ekonomi hijau. Salah satu langkah konkret yang sedang digodok adalah kemudahan perizinan hingga intervensi modal.
“Kami sedang merancang agar perusahaan mitra SDGs di Sumut mendapatkan fasilitas perbankan dengan bunga lebih rendah, bahkan kalau bisa 0%. Ini bentuk intervensi pemerintah supaya transisi energi bukan sekadar obrolan di ruang rapat, tapi memiliki dampak nyata secara ekonomi,” jelasnya.
Sumatera Utara sendiri memiliki potensi panas bumi raksasa mencapai 22.113 MW, salah satu yang terbesar di dunia. Namun, Dikky menekankan bahwa potensi ini membutuhkan investasi besar dan kesiapan infrastruktur agar tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
“Kita punya rencana umum energi daerah hingga 2050. Arahnya bukan sekadar pemanfaatan, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di bidang energi bersih dan memperkuat ketahanan ekonomi hijau Sumatera Utara,” tutupnya.
Workshop ini turut dihadiri oleh Direktur Green Justice Indonesia, Panut Hadisiswoyo, perwakilan akademisi USU, tokoh agama dari Al Washliyah, serta berbagai pemangku kepentingan yang berfokus pada isu keadilan sosial dan lingkungan.
