MAKASSAR, ForestEarth.id – Pemerintah Indonesia mengakui tantangan berat dalam membersihkan lautan dari kepungan sampah. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa menangani sampah yang sudah terlanjur masuk ke laut adalah urusan yang sangat mahal, rumit, dan berisiko tinggi bagi lingkungan.
Kandungan garam pada sampah laut menjadi kendala teknis utama. Sampah tersebut tidak bisa sembarangan dimusnahkan di insinerator karena potensi munculnya dioksidifuran, zat beracun yang berbahaya jika menguap saat pembakaran.
Dilansir dari Antara, Hanif menegaskan bahwa sampah laut sejatinya adalah “sampah darat” yang gagal dikelola. Data nasional menunjukkan potret yang mengkhawatirkan: baru sekitar 25 persen sampah yang benar-benar diolah.
Sebanyak 60 persen sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara 40 persen sisanya masih terbuang liar di lapangan dan akhirnya hanyut terbawa arus menuju laut.
“Bapak Presiden minta sampah di darat selesai pada 2029. Sementara capaian hari ini baru 25 persen. Jadi, masih ada 75 persen yang harus kita kejar dalam tiga tahun terakhir. Kita akan fokus dulu di darat untuk memutus rantai sampah ke laut,” ujar Hanif di Makassar, Minggu (5/4/2026).
Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, Hanif menyebut persoalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Gubernur atau Bupati semata. Diperlukan strategi khusus dan keterlibatan tim nasional.
Sebagai contoh, penanganan di Bali yang menjadi langganan sampah musiman akibat pusaran arus laut. Setiap September hingga Februari, Kementerian LH mengerahkan bantuan dari jajaran TNI dan Polri untuk melakukan penanganan cepat (handling) di pesisir.
PR Besar Menuju 2029
Menteri LH mengakui bahwa persoalan sampah laut dan kepulauan merupakan pekerjaan rumah (PR) besar yang belum terselesaikan. Dukungan serius dari para kepala daerah sangat krusial untuk mengejar target ambisius Presiden.
“Kita sebenarnya sudah punya tim nasional penanganan sampah laut. Tapi memang area laut kita sangat luas, sehingga dukungan serius dari para Gubernur sangat diperlukan,” tegasnya.
Pemerintah kini tengah mengatur ulang strategi agar tata kelola sampah di tingkat hulu (daratan) diperkuat, sehingga beban pembersihan di tingkat hilir (lautan) yang berbiaya mahal dapat ditekan secara signifikan.
