MEDAN, ForestEarth.id – Banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah titik di Sumatera Utara sangat memilukan karena memakan belasan korban jiwa. Forum Kehutanan Daerah Sumatera Utara (FKD Sumut) menyerukan kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai prioritas utama dalam mitigasi bencana banjir dan longsor yang semakin sering terjadi di wilayah Sumatera Utara.
Ketua FKD Sumut, Panut Hadisiswoyo, menyatakan, kerusakan hutan dan degradasi lingkungan di sekitar DAS telah memperburuk risiko banjir dan longsor di banyak daerah. “DAS adalah tulang punggung ekosistem kita. Ketika DAS tidak dikelola dengan baik, dampaknya langsung terasa pada meningkatnya frekuensi banjir dan kerugian besar yang diderita masyarakat,” ujarnya,Jumat (29/11/2024)
Fakta Penting DAS di Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam pengendalian banjir. DAS ini merupakan ekosistem yang menghubungkan wilayah hulu, tengah, dan hilir, serta sangat berpengaruh terhadap tata kelola air dan mitigasi bencana banjir dan longsor. Berikut beberapa DAS utama di Sumatera Utara yang berfungsi sebagai pengendali banjir:
Pertama, DAS Deli yang melintasi Kota Medan dan sebagian Kabupaten Deli Serdang. DAS ini memiliki peran strategis dalam mengalirkan air dari hulu ke hilir, terutama di kawasan urban seperti Kota Medan. “Kerusakan di daerah hulu DAS ini yang merupakan kawasan hutan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Barisan sering menyebabkan banjir di wilayah hilir,” katanya.
Kemudian DAS Belawan. Melintasi Deli Serdang, Medan, dan Langkat. DAS ini mengendalikan aliran air menuju kawasan pesisir. Penurunan fungsi DAS Belawan akibat alih fungsi lahan menyebabkan genangan dan banjir di kawasan Medan Utara.
Panut juga menjelaskan tentang DAS Percut yang berada di Kecamatan Sibiru-Biru, Tiga Panah, dan Sibolangit. DAS ini mengendalikan aliran air menuju Patumbak, Tanjung Morawa, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, dan Medan Labuhan. Penurunan fungsi DAS Percut akibat alih fungsi lahan menyebabkan genangan dan banjir.
Sedangkan DAS Asahan yang mengalir melalui Kabupaten Toba, Asahan, dan Batu Bara, bermuara di Selat Malaka. Merupakan salah satu DAS terbesar di Sumut, berperan dalam menjaga stabilitas air di wilayah pesisir dan mendukung irigasi pertanian. Kerusakan hutan di wilayah ini sering dikaitkan dengan peningkatan risiko banjir.
Begitupun DAS Wampu yang terletak di Kabupaten Langkat dan sebagian wilayah Deli Serdang. Menampung aliran air dari hulu yang berasal dari Taman Nasional Gunung Leuser. Hutan yang terjaga di wilayah ini sangat penting untuk mencegah banjir di hilir.
DAS Bah Bolon, mengalir di wilayah Kabupaten Simalungun, Serdang Bedagai, hingga ke pantai timur Sumatera Utara. Mendukung irigasi dan pengendalian banjir di wilayah pertanian pesisir timur. Kerusakan hutan di hulu menyebabkan peningkatan risiko banjir di hilir.
Terakhir DAS Barumun yang melintasi wilayah Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Labuhan Batu. DAS ini memiliki luas yang signifikan dan berperan penting dalam mengendalikan banjir di wilayah timur Sumut. Namun, penggundulan hutan menjadi tantangan besar di kawasan ini.
Menurutnya, dengan menjaga fungsi DAS di Sumatera Utara, risiko banjir dapat diminimalkan, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di sekitar DAS. “Banyak DAS di Sumatera Utara mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan, illegal logging, dan alih fungsi hutan untuk keperluan pembangunan yang tidak berbasis perlindungan ekologi,” katanya.
Meningkatnya Bencana Banjir
Panut menjelaskan, berdasarkan data dan kondisi terbaru, beberapa daerah di Sumut, termasuk Medan, Deli Serdang, dan Langkat, telah mengalami banjir besar dalam lima tahun terakhir. “Banjir tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat, terutama petani dan nelayan,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya menyampaikan rekomendasi untuk memitigasi dan meminimalkan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Pertama, restorasi Hutan di Kawasan DAS dengan penanaman kembali di daerah yang mengalami deforestasi.
Kedua, pengelolaan DAS Terpadu dengan mengembangkan kebijakan berbasis ekosistem untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Harus ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan menindak tegas aktivitas ilegal yang merusak hutan di DAS,” kayanya.
Selanjutnya, edukasi dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian DAS melalui program edukasi, pengelolaan sampah, dan gerakan penghijauan secara komunal.
Panut menambahkan, FKD Sumut juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pengelolaan DAS dan memasukkan perlindungan DAS sebagai bagian dari prioritas pembangunan berkelanjutan.
“Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dianggap penting untuk mencapai solusi jangka panjang,” katanya.
Pihaknya ercaya bahwa dengan langkah konkret dan komitmen bersama, banjir dapat diminimalkan, dan keseimbangan ekosistem Sumatera Utara dapat dipulihkan. Melalui langkah ini, FKD Sumut berharap Sumatera Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya perlindungan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan.
Diberitakan sebelumnya, longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu (27/11/2024) menelan korban jiwa sebanyak 9 orang. Kemudian di Kemudian korban longsor di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebanyak 10 orang ditemukan tewas.
Sementara pada banjir di Vila Patumbak Permai pada Rabu (27/11/2024) sebanyak 200 kepala keluarga terdampak banjir akibat hujan deras sehari sebelumnya
