Krisis iklim semakin nyata terjadi. Hal itu bisa dilihat dari sekian banyak laporan yang menunjukkan emisi karbon terus meningkat. Di saat yang sama, ketergantungan terhadap energi fosil sulit dielakkan. Dibutuhkan transformasi besar-besaran menghadapi tantangan itu. Indonesia yang disebut berada dalam titik krusial harus beranjak terutama dalam hal sistem energi nasional.
Lebih dari itu, harus dipahami bahwa berbicara transisi energi tidak boleh hanya focus pada pencapaian target emisi misalnya dengan peningkatan investasi energi terbarukan karena yang lebih penting dari itu adalah memastikan dalam prosesnya terjadi transisi energi berkeadilan (just energy transition), inklusif dan berpijak dengan kuat pada prinsip keadilan sosial, ekonomi dan lingkungan.
Dengan begitu, tak muluk-muluk jika Indonesia bisa tetap memiliki langit yang biru, udara yang lebih bersih, listrik ramah lingkungan yang menjangkau seluruh pelosok. Begitu lah cita-cita transisi energi bersih berkeadilan. Tentu saja yang dimaksud berkeadilan tidak hanya untuk penyelamatan bumi tetapi manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya.
Patur dicatat bahwa transisi energi bukan sekedar menggantu batubara sebagai salah satu bahan baku berasal dari fosil dengan panel surya. Tetapi juga harus mencakup keadilan bagi pekerja tambang yang kehilangan mata pencaharian, bagi masyarakat adat di wilayah penghasil energi, dan bagi keluarga di desa yang masih bergantung pada genset.
Semua hal di atas hanya bisa dilakukan jika yang menjadi pijakan adalah keadilan. Dengan demikian, pemerintah sebagai pihak yang bersinggungan pada regulasi dan pelaksanaan undang-undang harus bisa menjamin semua warga negara mendapatkan akses terhadap energi bersih yang bisa dijangkau. Begitupun dengan energi hijau misalnya tenaga surya hingga mikrohidro bisa berkembang.
Satu hal yang sangat penting adalah ketika pengambilan keputusan. Masyarakat harus dilibatkan. Bahwa yang selama ini banyak terjadi adalah transisi yang dipaksakan dari atas tanpa persetujuan dari warga sebagai penerima dampak dari kerusakan lingkungan yang pertama kali, bukannya investor. Transisi energi berkeadilan tidak boleh hanya sekedar jargon.
Biarpun mungkin transisi energi yang demikian adalah perjalanan yang panjang, tapi itu harus menjadi titik temu berbagai kepentingan demi masa depan yang lebih baik. Jika itu dilakukan, Indonesia dapat menjadi contoh untuk mewujudkan masa depan energi bersih yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua.
Landasan Keadilan dalam Transisi Energi
Sebagai negara kepulauan, tak bisa dibantah bahwa akses terhadap listrik belum bisa dirasakan oleh semua warga. Masyarakat adat yang berada di wilayah penghasil energi fosil bahkan cenderung mengalami ketidakadilan secara nyata. Mulai dari lingkungan yang berubah yang berdampak pada pola sosial, adat budayanya, ekonomi dan lainnya.
Maka dari itu, strategi transisi energi harus mencakup tiga hal penting. Pertama, menjamin akses energi yang adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Kedua, melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna dalam perencanaan. Pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan energi. Ketiga, menyediakan perlindungan sosial dan pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja sektor energi fosil yang terdampak.
Energi Bersih Sebagai Pilar Transformasi
Peralihan menuju energi bersih sebenarnya mencerminkan perubahan paradigma: dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi hijau yang regeneratif. Namun, hal itu hanya bisa dicapai melalui diversifikasi sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, air, panas bumi, biomassa, dan angin, yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Kemudian, inovasi teknologi dan efisiensi energi, seperti penyimpanan energi (battery storage), smart grid, dan elektrifikasi transportasi. Terakhir, pengembangan industri energi hijau domestik, untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan impor teknologi.
Berbicara transisi energi bersih tidak bisa lepas dari aspek keadilan, yakni menuntut agar manfaat dari transisi energi dirasakan secara luas. Pemerintah perlu memastikan tiga hal, pertama, skema pendanaan yang inklusif, seperti dana transisi hijau yang mendukung komunitas lokal dan UMKM dalam mengembangkan solusi energi bersih.
Kedua, kebijakan tarif progresif, yang melindungi kelompok berpenghasilan rendah dari beban biaya energi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepemilikan komunitas atas proyek energi terbarukan (community-based renewable energy).
Harus dipahami bahwa transisi energi berkeadilan menuntur tata kelola yang transparan dan kolaboratif. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja bersama untuk membangun kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung investasi hijau. Hal lainnya, mendorong kemitraan publik-swasta yang menjamin akuntabilitas sosial dan lingkungan serta memastikan pemantauan dan evaluasi berbasis data terbuka, agar masyarakat dapat mengawasi jalannya transisi.
Transisi energi bukan semata proyek teknologi, melainkan proyek kemanusiaan dan keadilan. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh global dalam menerapkan model pembangunan rendah karbon yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai keberlanjutan.
Dengan strategi yang berpijak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan energi bersih yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil bagi semua.
Penulis: Panut Hadisiswoyo (Direktur Yayasan Keadilan Hijau Indonesia/Green Justice Indonesia)
