LANGKAT, ForestEarth.id – Masyarakat di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu selama bertahun-tahun resah karena terus menurunnya hasil tangkapan ikan. Banyak di antaranya beralih profesi menjadi buruh bangunan. Selain nelayan, masyarakat yang bertani juga tidak maksimal karena terkena debu sisa pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dekat desa mereka. Selain dampak ekonomi, kesehatan warga juga terancam. Puskesmas mencatat lebih dari seribu kasus infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
Hal tersebut diungkapkan Direktur Srikandi Lestari, Mimi Surbakti menjelaskan, pihaknya sudah sejak 2017 mendampingi masyarakat yang terdampak beroperasinya PLTU di Pangkalan Susu. Menurutnya, beroperasinya PLTU menjadi sumber polusi berat bagi masyarakat. Tidak hanya berdampak pada hasil tangkap yang dirasakan keluarga nelayan. Polusi yang terjadi juga berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Abu batu bara tidak pernah benar-benar disaring. Dampaknya luar biasa: dalam tiga bulan pertama 2024, ada 1.600 kasus ISPA di Puskesmas Beras Basah,” jelasnya di Medan, Rabu (19/11/2025).
Pihaknya pernah melakukan pengecekan di lokasi dan menemukan bahwa air bahang atau air kondensor dari pembangkit mengalir langsung ke laut dengan suhu yang bisa mencapai 42°C. Dampaknya sudah dirasakan oleh nelayan, ekosistem pesisir terganggu dan nelayan semakin kesulitan mencari ikan. Nelayan tradisional semakin terpukul. Dedi, lanjut Mimi, adalah potret satu dari sekian banyak nelayan di desa itu karena tidak lagi bisa mengandalkan perekonomiannya dari hasil laut.
Dedi dulunya adalah nelayan di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Langkat. Sulitnya mendapatkan ikan membuatnya beralih profesi mejadi buruh bangunan.
Dikatakannya, sebagaimana umumnya terjadi di desa pesisir, kaum pria mencari ikan di laut, kaum perempuan mengurus sawah. Di Dusun Beras Basah, situasinya sangat kompleks. Kaum perempuan harus menerima ketika suaminya merantau ke daerah lain selama beberapa waktu untuk mencari uang, yang mana ketika melaut mereka selalu bersama setiap harinya. Kaum perempuan yang bertani ini pun menghadapi tantangan yang sama. Terpapar polusi udara, bersawah dengan resiko yang sulit tertolak: gagal panen. Penyebabnya, lanjut Mimi, abu pembakaran batu bara yang terbang terbawa angin ke pemukiman juga mengendap di lahan pertanian.
“Jadi di sawah itu kita bisa liat abu dari pembakaran itu jatuh ke tanaman mengakibatkan gagal panen. Kalau para suaminya, melaut tak dapat ikan mereka merantau. Para istrinya, bertani mereka terdampak abu dari batu bara, mau kemana? Tak mungkin ikut merantau, di situ rumah mereka,” katanya.
Dijelaskannya, pihakya sudah berulang kali mengkampanyekan dan melapporkan kasus polusi udara itu tetapi belum mendapat respon yang memadai, selama bertahun-tahun berlalu, masyarakat tetap harus menghirup udara yang sudah tercemar. Mereka, lanjut Mimi, sekarang ini sedang mempertaruhkan paru-paru bahkan nyawanya demi tetap tinggal di rumah mereka. Pihaknya juga sudah banyak mendokumentasikan temuan maupun peristiwa-peristiwa yang terjadi sekaligus menyuarakan keluhan masyarakat sekaligus mendorong pemerintah agar melakukan pengawasan terhadap operasional PLTU di Pangkalan Susu.
Mimi menambahkan, selama bergerak bersama masyarakat terdampak, mereka juga melakukan tindakan nyata dengan kepada masyarakat khususnya di dua pesantren yakni di Darul Ulum dan Al Hidayah. Yakni membangun solar panel sebagai upaya mendukung transisi energi terbarukan. Harapannya dapat menjadi contoh implementasi energi bersih di tingkat komunitas. Selain itu, mereka juga membantu penyediaan energi di sebuah masjid di Kampung Sei Minyak, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Langkat. “Wilayah ini belum menikmati pasokan listrik meski berdekatan dengan area pembangkitan,” katanya.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah perubahan nyata: pengawasan ketat terhadap PLTU, perlindungan bagi masyarakat pesisir dan petani, serta percepatan transisi menuju energi bersih. Beberapa waktu lalu, lanjut Mimi, muncul kebijakan pensiun dini PLTU di Pangkalan Susu yakni Unit 1–2 pada 2030, tapi kini dia belum mendapat informasi lebih lanjut tentang persiapan pelaksanannya. Menurutnya, jika ipensiun dini itu PLTU batu bara benar-benar dilaksanakan, tekanan terhadap kerusakan alam dapat dikurangi.
Diberitakan sebelumnya, nelayan tradisional bernama Sazali Sinaga terpaksa menghabiskan sebagian besar waktunya di atas perahu untuk mencari ikan, kepiting, udang dan lainnya. Dia merasa tak berdaya dengan hasil tangkapannya semakin sedikit. Sulit berharap dari laut. Sore itu dia baru saja tiba di perahunya. Sebelumnya dia menyempatkan diri untuk menyerahkan hasil tangkapan yang semakin sedikit pada sehari sebelumnya kepada sang istri dan mengambil bekal dari rumah. Hanya 15 menit di rumah dia langsung kembali ke perahu, mencari ikan di pinggiran laut.
Sazali Sinaga menghabiskan sebagian besar waktunya mencari ikan yang semakin sulit didapat di perairan Dusun Beras Basah, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu.
Dia membawa beberapa batang kayu panjang untuk jebakan udang menggunakan perahunya yang tanpa mesin. Dengan keterbatasan itu dia hanya bisa melipir di pinggiran. Beberapa tahun terakhir. Sambil seolah tidak percaya dengan situasi yang semakin sulit, dia menceritakan kondisinya beberapa waktu lalu saat hasil tangkapan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Hanya beberapa jam saja di laut dia bisa membawa pulang hasil tangkapan yang banyak. Menurutnya, situasi saat ini tidak lepas dari adanya tambak dan kelapa sawit.
“Hanya 15 menit di rumah selebihnya di laut. Nggak gitu, nggak cukup lah. Sehari semalam aja dapatnya hanya Rp 125 ribuan. Wak ini sudah tua, umur entah berapa hari lagi. Jadi kalianlah yang muda, uruslah itu (masalah tambak dan sawit), kata dia udah nanti aku ke kantor desa kubilangkan sama kepala desa, hanya gitu aja,” katanya.
Jadi Buruh Bangunan
Di lokasi yang sama, seorang warga bernama Dedi mengaku lahir dan besar dari sebagai nelayan. Dia menyebut laut adalah harapan yang bisa menghidupi keluarga kecilnya. Dari hasil laut dia bisa membangun keluarga. Namun kini laut sudah berubah. Hasil tangkapan tak lagi seperti dulu. Dia merasa tak mungkin lagi hidup dari hasil laut. Dia beralih profesi menjadi buruh bangunan di Aceh. Dia menduga berkurangnya hasil tangkapan tidak lepas dari adanya pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi tak jauh dari wilayah tangkap nelayan tradisional.
Dulunya dalam satu hari dia pergi pagi pulang menjelang siang, kemudian usai makan siang hingga sore. Penghasilannya mencapai Rp 1 juta. Dia menggaji keneknya Rp 200 ribu per hari. “Dulu penghasilan saya alhamdulillah bisa mencukupi untuk dua keluarga saya sama anggota saya kenek lah seperti itu. Jadi semenjak adanya bangunan PLTU, kami ini nelayan kecil ini hancur. Penghasilan kami habis. Sekarang enggak usah kan kita Rp 800 ribu, dapat Rp 50.000 aja udah alhamdulillah. Nnggak usah untuk gaji kenek, untuk kehidupan keluarga sendiri saja gak cukup,” katanya.
Menjadi buruh bangunan sudah dijalaninya sejak 7 tahun lalu mulai dari Medan, Langkat, hingga ke Aceh. Kondisi sekarang memaksanya harus menjadi buruh bangunan, meninggalkan keluarganya selama berbulan-bulan dengan penghasilan yang tidak lebih tinggi dari menjadi nelayan saat itu. “Saya rindu sekali menjadi nelayan. Bahkan sudah beli usaha (perahu), harganya puluhan juta. Sia-sia karena tangkapannya nggak ada. Sejak tidak jadi nelayan, beralih profesi menjadi kuli bangunan, saya merantau meninggalkan anak istri karena saya memang sudah tak sanggup lagi di Pangkalan Susu ini menjadi nelayan,” katanya.
