MEDAN, ForestEarth.id – Harapan warga Sumatera Utara yang terdampak bencana besar November lalu untuk segera kembali ke rumah mulai menemui titik terang. Kementerian PPN/Bappenas memastikan akan melakukan penyesuaian signifikan terhadap dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut, setelah sebelumnya dinilai terlalu rendah oleh pemerintah daerah.
Langkah ini diambil menyusul pertemuan intensif antara Tim Satgas Rehabilitasi Pusat dengan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (9/3/2026).
Sebelumnya, sempat terjadi ketimpangan data yang cukup jauh. Satgas Pusat awalnya hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,1 triliun, sementara dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumut mencatat kebutuhan mendesak mencapai Rp30 triliun.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medril Zam, menjelaskan bahwa angka awal tersebut barulah versi pertama. Pihaknya berkomitmen untuk menyelaraskan data agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pemulihan ini.
“Kita akan selaraskan kembali data dengan daerah dan membangun komunikasi yang lebih intens antara pusat dan daerah. Hasilnya harus benar-benar clear agar kita bisa membantu masyarakat secepat-cepatnya,” ujar Medril Zam.
Target: Lebaran Tidak Lagi di Pengungsian
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menyambut baik komitmen Bappenas tersebut. Ia menekankan bahwa prioritas utama Pemprov Sumut saat ini adalah memastikan warga terdampak bisa merayakan hari raya di hunian yang layak, bukan lagi di tenda darurat.
“Kami mohon sekali dana pemulihan dari pusat memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Kami sangat berharap masyarakat kami Lebaran nanti sudah di rumah masing-masing, tidak lagi di pengungsian,” tegas Bobby Nasution.
Pemutakhiran Data Lintas Sektoral
Proses penyesuaian anggaran ini akan melibatkan pemutakhiran data yang ketat antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan tersebut turut dihadiri pejabat kunci dari Kemendagri serta jajaran BPBD dan Bappelitbang Sumut guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan tepat sasaran untuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan ekonomi warga.
Pemerintah menargetkan sinkronisasi data ini selesai dalam waktu dekat agar proses pengerjaan fisik di lapangan bisa segera dipacu sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
