Komunitas adat Simardangiang saat ini mengelola sekitar 2.500 hektare hutan adat, yang menjadi habitat pohon kemenyan. Dari luas tersebut, sekitar 204 keluarga menggantungkan hidup pada komoditas kemenyan.

Masyarakat Adat Simardangiang Terima Bantuan Peralatan Senilai Rp10 Juta untuk Pengelolaan Kemenyan

MEDAN, ForestEarth.id – Masyarakat Hukum Adat (MHA) Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Tapanuli Utara, menerima bantuan berupa peralatan senilai Rp10 juta dari CSL. Bantuan ini diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif masyarakat adat dalam mengelola hutan dan mengembangkan komoditas unggulan mereka, yakni kemenyan.

Kepala Desa Simardangiang, Tampan Sitompul, menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas produksi kemenyan, khususnya dalam proses pengolahan getah atau minyak kemenyan (atsiri). “Bantuan ini akan digunakan untuk peralatan yang mendukung produksi. Kami sedang berdiskusi bersama kelompok masyarakat untuk menentukan prioritas pemanfaatannya,” ujarnya.

Komunitas adat Simardangiang saat ini mengelola sekitar 2.500 hektare hutan adat, yang menjadi habitat pohon kemenyan. Dari luas tersebut, sekitar 204 keluarga menggantungkan hidup pada komoditas kemenyan.

Produksi kemenyan di desa ini terbilang signifikan, dengan rata-rata hasil mencapai 1 ton per minggu dari dua jenis grade, yakni kualitas bawah dan kualitas menengah. “Kemenyan adalah sumber utama ekonomi kami. Hasilnya menjadi penopang hidup masyarakat adat sejak lama,” tambah Tampan Sitompul

antuan ini diserahkan sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif masyarakat adat dalam mengelola hutan dan mengembangkan komoditas unggulan mereka, yakni kemenyan.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Tapanuli Utara, diwakili Kepala Desa Simardangiang, Tampan Sitompul menerima bantuan berupa peralatan senilai Rp10 juta dari CSL.

Kendala Harga dan Pemasaran

Meski produksi cukup stabil, masyarakat masih menghadapi persoalan serius terkait fluktuasi harga dan akses pasar. “Salah satu kendala utama adalah harga kemenyan yang tidak menentu, serta keterbatasan dalam penjualan. Kami berharap ada pihak yang bisa membantu membuka jaringan pasar agar hasil kemenyan lebih bernilai,” jelasnya.

Masyarakat adat Simardangiang berharap keberadaan bantuan dan pendampingan dari berbagai pihak dapat memperkuat ekonomi desa tanpa harus merusak hutan. “Harapan kami, ekonomi masyarakat meningkat tapi tetap dengan melindungi hutan. Itu prinsip kami sebagai penyelenggara hutan Simardangiang,” tegas Tampan Sitompul.

Kolaborasi Lintas Sektor

Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan, menegaskan bahwa keberhasilan masyarakat adat seperti Simardangiang tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang difasilitasi oleh CSL. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan kini tidak lagi sebatas wacana, tetapi nyata dirasakan di tingkat tapak.

“Selama ini, kita melihat hasil nyata dari kerja bersama, mulai dari petani kecil yang mendapat pelatihan, lahan yang dipulihkan, dan komunitas yang mulai mandiri secara ekonomi tanpa merusak lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Konservasi Indonesia dengan dukungan dari Unilever telah memfasilitasi 803 petani mandiri memperoleh sertifikasi sawit berkelanjutan, yang berkontribusi pada praktik budidaya lestari di lahan seluas 1.186,87 hektare,” jelas Fitri.

Selain itu, jaringan CSL mencatat berbagai capaian penting, mulai dari pembentukan Labor Working Group untuk isu ketenagakerjaan sektor sawit, pelaksanaan dialog multipihak yang menjangkau hampir 300 peserta, hingga pertukaran pembelajaran antar kabupaten untuk memperkuat praktik pertanian regeneratif bagi petani sawit rakyat.

Apresiasi untuk Masyarakat adat dan Penjaga Hutan

CSL Lead, Edward Manihuruk, menyampaikan apresiasi terhadap jejaring dan mitra strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara dan Aceh. “Hingga 2024, jejaring CSL telah berdampak pada peningkatan kapasitas petani mandiri hingga pemulihan ekosistem hutan, baik di Aceh Tamiang maupun Tapanuli Selatan yang menjadi pilot jejaring CSL,” ungkapnya.

Edward menambahkan, salah satu capaian penting adalah lahirnya dokumen Rekomendasi Koalisi Buruh untuk Mata Pencaharian Berkelanjutan, yang bertujuan mendorong pemenuhan hak buruh sekaligus mempromosikan citra positif profesi buruh sawit di Sumatera Utara dan Aceh.

Kepala Dinas LHK Sumut, Yuliani Siregar mengunjungi stand Green Justice Indonesia (GJI).

Dalam agenda pertemuan tahunan ini, CSL juga memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memiliki kontribusi luar biasa dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan ekonomi berbasis alam. Tiga tokoh yang menerima penghargaan tersebut yakni Kholis Siregar (UD Sobar, Tapanuli Selatan), Tampan Sitompul (Hutan Adat Simardangiang, Tapanuli Utara), dan Datok Ardan (Pokdarwis 27, Aceh Tamiang).

Apresiasi ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten di tingkat komunitas.

Menutup pertemuan, Edward mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan aksi nyata. “Mari jadikan lanskap Aceh dan Sumatera Utara sebagai contoh bagaimana pembangunan bisa sejalan dengan perlindungan alam. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, jejaring CSL akan terus melangkah maju demi masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Leave A Comment